Pantau - Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono berkomitmen untuk mempercepat proses pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur dalam waktu 3-4 tahun ke depan. Untuk itu, ia pun mengincar peluang investasi swasta.
Saat ini, menurut Basuki, sudah ada sekitar 500 letter of intent (LoI) yang berisi niat dan kesepakatan dari sejumlah pengusaha swasta untuk membangun IKN yang perlu segera ditindaklanjuti.
Kan dulu LoI itu nggak hanya investor, ternyata kami petakan ada yang konsultan, kontraktor, supplier. Kami utamakan investor, kurang dari setengahnya itu.
Demikian ungkap Basuki usai dilantik sebagai pejabat definitif Kepala OIKN di Istana Negara, Jakarta, Selasa (5/11/2024).
Baca juga: Kembangkan Command Center, OIKN Gandeng 7 Perusahaan AS
Minat para investor itu, lanjut dia, sebagian besar menyasar wilayah II IKN di luar Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP).
Soal pernyataan Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo yang menyebut kecepatan pembangunan IKN bakal lebih lambat dari sebelumnya, Basuki menegaskan bahwa pihaknya akan berpegang pada komitmen pemerintah dalam mempercepat penyelesaian pembangunan di IKN.
Selain hal itu dimandatkan oleh UU IKN, Basuki juga menyebut bahwa percepatan pembangunan IKN menjadi keinginan Presiden Prabowo Subianto agar bisa segera dirampungkan dalam 3-4 tahun ke depan.
"Kalau saya selama itu ada program dan anggarannya, saya kerjakan. Sudah tahu gaya saya kerja kan?" katanya.
Baca juga: Pemprov Kaltim Pede Wisata IKN Digandrungi Masyarakat
Dikatakan Basuki, capaian batch 1 pembangunan IKN sudah 94 persen rampung, sedangkan batch 2 mencapai 60 persen lebih rampung, dan capaian batch 3 hampir 40 persen rampung.
Basuki mengaku akan kembali berkantor di IKN mulai Kamis (7/11) untuk menyambut kedatangan anggota Komisi II DPR dalam agenda kunjungan kerja.
Diberitakan sebelumnya, Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) II Thomas Djiwandono menyampaikan bahwa alokasi pendanaan pembangunan IKN dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 mencapai Rp15 triliun.
"Itu di-breakdown, untuk OIKN Rp5,89 triliun dan PUPR Rp9,11 triliun," ucap Thomas Djiwandono di Serang, Banten, Rabu (25/9/2024).
Baca juga: 2.086 Hektare Lahan di IKN Diklaim Tak Bermasalah, Cuma Habis HGU
- Penulis :
- Ahmad Munjin
