Pantau - Anggota Komisi IV DPR RI, Rajiv, memberikan apresiasi atas langkah tegas Mentan Andi Amran Sulaiman yang mencopot seorang direktur dan 10 pegawai di lingkungan Kementerian Pertanian (Kementan).
Pemecatan ini dilakukan setelah terbukti adanya keterlibatan mereka dalam kasus pengadaan pupuk palsu yang merugikan petani.
“Saya apresiasi komitmen Mentan membersihkan lembaganya dari ASN yang terlibat pengadaan pupuk palsu. Kalau perlu, seret mereka ke penegak hukum karena sudah menipu petani,” ujar Rajiv di Jakarta, Minggu (1/12/2024).
Rajiv mengungkapkan keprihatinannya terhadap kualitas pupuk yang diproduksi oleh empat perusahaan swasta pemenang tender.
Kandungan NPK (nitrogen, fosfor, dan kalium) dalam pupuk tersebut diketahui di bawah standar minimum 15 persen, bahkan beberapa produk menunjukkan kandungan 0 persen.
Ia mempertanyakan proses seleksi dalam pengadaan pupuk di Kementan yang meloloskan perusahaan-perusahaan tersebut meskipun kualitas produk mereka jauh dari standar.
"Bagaimana bisa perusahaan ini menang tender? Apakah Kementan tidak melakukan kunjungan ke pabrik dan memeriksa uji mutu produk secara acak?" ujarnya.
Rajiv juga mendesak agar Kementan tidak hanya membatasi tindakannya pada pemutusan kerja sama dan blacklist terhadap empat perusahaan tersebut, tetapi juga memproses 23 perusahaan lain yang diduga memproduksi pupuk berkualitas rendah.
“Mentan sudah menyebutkan potensi kerugian akibat pupuk palsu sebesar Rp600 miliar, dan kerugian dari pupuk berkualitas rendah mencapai Rp3,2 triliun. Kementan harus melakukan audit ulang seluruh proses pengadaan pupuk, baik melalui e-katalog maupun penunjukan langsung,” tegasnya.
Rajiv berharap Kementan dan penegak hukum bertindak tegas dalam memberantas mafia pupuk di Indonesia. Langkah ini dinilai penting untuk melindungi petani dan menjaga keberhasilan program swasembada pangan yang menjadi salah satu target pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
- Penulis :
- Aditya Andreas
