Pantau Flash
HOME  ⁄  Ekonomi

BAPPISUS RI Pentingkan Kolaborasi Lintas Sektoral Dukung Reformasi Berkelanjutan Bea Cukai

Oleh Ahmad Munjin
SHARE   :

BAPPISUS RI Pentingkan Kolaborasi Lintas Sektoral Dukung Reformasi Berkelanjutan Bea Cukai
Foto: Rakorpim Akhir Tahun 2024 bertajuk 'Refleksi dan Transformasi Bea Cukai untuk Mendukung Asta Cita' di Kantor Pusat Bea Cukai, Jakarta, Selasa (24/12/2024). (Humas Bea Cukai)

Pantau - Bea Cukai menggelar Rapat Koordinasi Pimpinan (Rakorpim) Akhir Tahun 2024 bertajuk 'Refleksi dan Transformasi Bea Cukai untuk Mendukung Asta Cita' di Kantor Pusat Bea Cukai, Jakarta, Selasa (24/12/2024).

Salah satu bahasan dalam Rakorpim Bea Cukai ialah Penguatan Reformasi Kepabeanan dan Cukai Berkelanjutan (PRKCB) yang berlangsung sejak tahun 2021 hingga saat ini.

Diketahui, PRKCB merupakan konsep transformasi Bea Cukai yang bertujuan untuk mendukung perekonomian negara, meningkatkan penerimaan negara, dan melindungi masyarakat, yang diimplementasikan melalui tugas dan fungsi instansi ini.

Untuk mendukung reformasi berkelanjutan di Bea Cukai tersebut, Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (BAPPISUS RI), Dr. (C) Aris Marsudiyanto, yang hadir dalam Rakorpim Bea Cukai Akhir Tahun 2024 menekankan tiga hal. 

Baca juga: Mengawal Asta Cita, Bea Cukai Batam Ekspos Kinerja Pengawasan

Pertama, pentingnya kolaborasi lintas sektoral.

"Terkait kolaborasi, mohon intensifkan kerja sama dengan kementerian/lembaga terkait. Adanya BAPPISUS RI ini juga mohon dioptimalkan agar semua kelembagaan terkoordinasi dengan lebih baik. Secara struktural badan kami ini adalah mata dan telinga presiden," kata Aris.

Dijelaskan Aris, BAPPISUS RI hadir untuk memastikan program pemerintah berjalan efektif dan APBN tepat sasaran. Badan ini bertugas untuk memberi dukungan kepada Presiden sesuai dengan penugasan Presiden dan ketentuan perundang-undangan dalam hal pengawasan, pengendalian, pemantauan, penelusuran, dan investigasi khusus jika diperlukan.

BAPPISUS RI dibentuk dengan tugas dan fungsi sebagai kontroling pengawasan, khususnya untuk APBN dan APBD sesuai program kementerian/lembaga masing-masing.

Kedua, evaluasi risiko program kerja Bea Cukai dan mitigasi penyalahgunaan anggaran.

Baca juga: Dukung Asta Cita, Bea Cukai Jakarta Rilis Kinerja Pengawasan Selama 2024

"Kami mohon pimpinan Bea Cukai mengevaluasi kebijakan yang ada, baik fiskal dan operasional. Hindari pemborosan, feasibility study, seremonial, perjalanan dinas yang tidak efektif mohon dieliminasi. Mohon ke depan agar dievaluasi agar lebih efektif, efisien, dan produktif," ungkapnya.

Ketiga, pembinaan SDM dan penanaman nilai nasionalisme dan integritas, serta modernisasi sistem teknologi dan pengawasan Bea Cukai.

"Tugas Bea Cukai sangat strategis dan saya ingin semuanya transparan, sehingga menciptakan kolaborasi yang baik. Jika tidak dipenuhi dengan orang profesional dan fasilitas modern, legal yang kuat, kolaborasi kuat dengan aparat terkait, kita akan diintervensi terus dengan hal-hal ilegal. Tanpa SDM dan infrastruktur modern lama-lama kekayaan negara kita akan hilang," ujarnya.

Aris pun menegaskan ke depannya, BAPPISUS RI akan mengoordinasikan Bea Cukai dengan beberapa kementerian/lembaga terkait. Kolaborasi lintas sektoral ini diharapkan dapat mengatasi ego sektoral dan meningkatkan efisiensi kebijakan.

Baca juga: Bea Cukai Resmikan 10 Alat Pemindai Peti Kemas di Pelabuhan Tanjung Priok

Senada dengan Aris, Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Askolani dalam kesempatan yang sama mengatakan kolaborasi lintas sektoral dapat membantu kesuksesan pelaksanaan reformasi berkelanjutan Bea Cukai.

Menurutnya, keberhasilan program PRKCB tidak hanya bergantung pada satu pihak saja. Kolaborasi lintas sektoral menjadi kunci utama untuk menciptakan sistem kepabeanan dan cukai yang modern, transparan, dan akuntabel. 

"Reformasi ini mencakup berbagai aspek, mulai dari digitalisasi proses pelayanan, penguatan pengawasan, hingga penyederhanaan regulasi untuk menciptakan kemudahan berusaha. Implementasi program reformasi ini membutuhkan dukungan aktif dari berbagai pihak, termasuk integrasi data lintas kementerian dan lembaga. Langkah-langkah penguatan tersebut sudah banyak hasilnya yang nyata dan bermanfaat bagi masyarakat. Kami juga sudah melanjutkan persiapan jangka menengah. Program reformasi ini terus kami evaluasi, baik pelayanan maupun pengawasan," paparnya.

Penulis :
Ahmad Munjin