Pantau - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menggandeng para pakar lintas disiplin untuk merumuskan solusi strategis dalam mengatasi berbagai tantangan transportasi darat di Indonesia.
Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan keselamatan, efisiensi, dan kualitas pelayanan transportasi darat yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub, Aan Suhanan, menyatakan bahwa keterlibatan para ahli menjadi krusial untuk menghadapi kompleksitas permasalahan yang ada.
"Kontribusi para pakar sangat dibutuhkan karena permasalahan transportasi darat tidak bisa ditangani secara sektoral," ungkapnya.
Menurut Aan, isu keselamatan dan kelancaran lalu lintas menjadi fokus utama, karena berimplikasi langsung pada kerugian besar yang dialami masyarakat dan negara.
Berdasarkan data dari Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri, angka kecelakaan lalu lintas di Indonesia masih tergolong tinggi, dengan rata-rata tiga orang meninggal setiap jam akibat kecelakaan.
Selain itu, hanya sekitar 20 persen masyarakat Indonesia yang menggunakan transportasi umum, sementara kemacetan menyebabkan kerugian negara hingga Rp65 triliun setiap tahun.
Fokus Pembahasan: Angkutan Massal hingga ODOL
Dalam pertemuan antara Kemenhub dan para pakar, beberapa isu strategis yang dibahas meliputi peningkatan penggunaan angkutan massal, penanganan kendaraan over dimension over load (ODOL), serta pengaturan angkutan daring dan sewa khusus.
Aan Suhanan menegaskan bahwa penanganan transportasi daring harus dilakukan secara hati-hati karena menyangkut banyak pihak, mulai dari aplikator hingga mitra pengemudi.
"Ekosistem ojek daring kini sangat kompleks, sehingga pendekatannya harus holistik," ia mengungkapkan.
Ia juga menyampaikan optimismenya terhadap peta jalan dan rencana aksi penanganan ODOL yang telah disusun secara bertahap.
Selain transportasi darat, keselamatan transportasi air seperti penyeberangan sungai dan danau turut menjadi pembahasan bersama para pakar.
Dorongan dari Akademisi dan Pakar Transportasi
Djoko Setijowarno, Wakil Ketua Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat, mendorong Direktorat Jenderal Perhubungan Darat untuk fokus pada peningkatan angkutan umum.
Ia juga menekankan pentingnya mendorong keterlibatan aktif pemerintah daerah dalam implementasi kebijakan transportasi.
"Peran pemerintah daerah sangat menentukan dalam keberhasilan kebijakan transportasi di daerah masing-masing," katanya.
Para pakar turut menyoroti pentingnya penyelesaian masalah dimensi dan muatan kendaraan yang berlebih, pemanfaatan moda transportasi alternatif, serta penguatan tata kelola transportasi daring yang kini memegang peranan besar dalam konektivitas kota, logistik, dan layanan pengantaran makanan.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
