Pantau - Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan menggantikan Sri Mulyani Indrawati, Senin (8/9/2025).
Pergantian ini dinilai sebagai langkah penyesuaian arah kebijakan ekonomi nasional yang menekankan peran aktif negara dalam pembangunan.
Ekonom INDEF sekaligus Dosen FEB Universitas Paramadina, Ariyo Irhamna, menilai reshuffle ini mencerminkan perbedaan visi ekonomi antara Sri Mulyani dengan Presiden Prabowo.
“Sri Mulyani cenderung menekankan peran pemerintah yang minim dalam ekonomi, menyerahkan pada mekanisme pasar. Sementara Presiden Prabowo mendorong peran aktif pemerintah melalui instrumen fiskal strategis, pembiayaan, dan penguatan BUMN,” jelasnya.
Menurut Ariyo, fokus utama Menteri Keuangan baru adalah memulihkan pertumbuhan ekonomi tanpa mengorbankan stabilitas fiskal dan sosial.
Ia menyarankan dua langkah fiskal jangka pendek: pertama, menaikkan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) menjadi Rp75–80 juta per tahun agar masyarakat menengah ke bawah memiliki ruang konsumsi lebih luas.
Kedua, menurunkan tarif PPN menjadi 10% dengan 1% ditanggung pemerintah (PPN DTP) untuk menjaga daya beli rumah tangga.
Pasar sendiri merespons hati-hati terhadap perubahan ini. IHSG sempat melemah sehari setelah pelantikan, namun Ariyo menilai hal tersebut wajar.
“Penurunan IHSG lebih karena ketidakpastian awal. Bukan berarti ada indikasi fundamental negatif,” katanya.
Ia menekankan agar Purbaya tetap disiplin mengelola APBN agar tidak berubah menjadi ‘ATM tanpa batas’. Setiap kebijakan fiskal, ujarnya, harus tepat sasaran, terukur, dan mendukung pertumbuhan ekonomi secara inklusif.
“Yang paling penting adalah kecepatan implementasi kebijakan serta profesionalisme birokrasi Kemenkeu. Kementerian Keuangan harus menjadi motor penggerak ekonomi, responsif terhadap pasar, sekaligus menjaga keberlanjutan APBN,” tutup Ariyo.
- Penulis :
- Aditya Andreas
