Pantau - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyarankan empat strategi utama kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar) untuk mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan daerah.
Empat strategi tersebut disampaikan oleh Kepala Subauditorat BPK Perwakilan Sulbar, Angga Hervianto, dalam acara penutupan retreat Pemprov Sulbar di Markas Korem 142/Tatag Mamuju, Sulbar, Minggu 20 Juli 2025.
"Untuk mempertahankan opini WTP, Pemprov Sulbar harus melakukan empat strategi," ungkapnya.
Strategi yang dimaksud mencakup kepemimpinan yang kuat dan berkomitmen, penguatan sinergi antarperangkat daerah termasuk BPKPD, inspektorat, dan DPRD, monitoring dan evaluasi keuangan secara berkala, serta peningkatan kapasitas SDM keuangan dan penertiban administrasi aset.
Pentingnya Tata Kelola Keuangan yang Transparan
Angga menjelaskan bahwa opini WTP diberikan jika laporan keuangan daerah telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, sesuai dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004.
"Penilaian ini mencakup kesesuaian dengan SAP, kecukupan pengungkapan, efektivitas pengendalian internal serta kepatuhan terhadap regulasi," ia mengungkapkan.
Menurutnya, opini WTP bukanlah tujuan akhir, tetapi mencerminkan sejauh mana pengelolaan keuangan dilakukan secara efektif, efisien, dan berintegritas.
BPK sendiri melakukan tiga jenis pemeriksaan, yaitu pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT), yang semuanya berfungsi untuk menilai kualitas pengelolaan keuangan daerah.
Pengelolaan keuangan yang hati-hati dan bertanggung jawab menurut BPK harus didasarkan pada empat pilar utama: transparansi dan akuntabilitas, kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan dan SAP, prinsip konservatif dalam anggaran, serta pengendalian internal yang terstruktur.
Tantangan dan Harapan dari Retreat Keuangan
Angga juga mengakui bahwa masih ada tantangan dalam pengelolaan keuangan daerah di Sulbar.
Ia menyebutkan beberapa temuan yang sering berulang, seperti kesalahan dalam penganggaran, pemanfaatan pendapatan yang belum optimal, serta pengelolaan aset yang belum memadai.
"Retreat ini diharapkan menjadi momentum refleksi dan konsolidasi bagi Pemprov Sulbar dalam memperkuat tata kelola keuangan yang lebih baik, serta terus menjaga kepercayaan publik melalui akuntabilitas yang tinggi," katanya.
Retreat tersebut berlangsung selama tiga hari, mulai 18 hingga 20 Juli 2025, dan dibuka secara resmi oleh Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara.
Sebanyak 50 peserta mengikuti kegiatan ini, terdiri dari kepala OPD, staf ahli, serta tenaga ahli Gubernur dan Wakil Gubernur Sulbar.
- Penulis :
- Arian Mesa
