Pantau - DPR RI secara resmi mengesahkan hasil pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2026 dalam Rapat Paripurna Ke-25 Masa Sidang IV Tahun Sidang 2024–2025 yang digelar di Jakarta pada Kamis, 24 Juli 2025.
Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir menyatakan bahwa hasil pembahasan tersebut akan dijadikan pedoman utama dalam penyusunan RAPBN Tahun Anggaran 2026.
Rincian hasil RAPBN dan RKP dibacakan secara resmi oleh Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Jazilul Fawaid.
Proses pembahasan dilakukan bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, dan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo.
Rangkaian pembahasan berlangsung dari 1 hingga 22 Juli 2025 melalui pembentukan empat panitia kerja (panja) dan tim perumus di setiap panja.
Seluruh laporan panja kemudian disampaikan dan disepakati dalam rapat kerja bersama Banggar DPR dan Bank Indonesia pada 22 Juli 2025.
Asumsi Ekonomi Makro dan Sasaran Pembangunan
Dalam dokumen hasil pembahasan, disepakati bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia ditargetkan pada kisaran 5,2 hingga 5,8 persen di tahun 2026.
Tingkat inflasi diproyeksikan berada di kisaran 1,5 hingga 3,5 persen, sedangkan nilai tukar rupiah diperkirakan berada antara Rp16.500 hingga Rp16.900 per dolar AS.
Suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) 10 tahun diasumsikan berada dalam kisaran 6,6 hingga 7,2 persen.
Harga minyak mentah Indonesia (ICP) ditetapkan pada kisaran 60 hingga 80 dolar AS per barel dengan lifting minyak mentah 605–620 ribu barel per hari dan lifting gas bumi 953–1.017 ribu barel setara minyak per hari.
Sasaran pembangunan nasional 2026 mencakup penurunan tingkat kemiskinan menjadi 6,5–7,5 persen dan kemiskinan ekstrem menjadi 0–0,5 persen.
Pemerintah juga menargetkan rasio gini di angka 0,377–0,380 dan tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,44–4,96 persen.
Indeks modal manusia ditargetkan pada angka 0,57, indeks kesejahteraan petani di level 0,7731, dan proporsi penciptaan lapangan kerja formal mencapai 37,95 persen.
Postur Makro Fiskal 2026 Disepakati
Pendapatan negara pada tahun 2026 diperkirakan berada pada kisaran 11,71–12,31 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), dengan perpajakan sebesar 10,08–10,54 persen PDB.
Penerimaan negara bukan pajak (PNBP) ditargetkan 1,63–1,76 persen PDB, sedangkan penerimaan dari hibah sebesar 0,002–0,003 persen PDB.
Untuk belanja negara, ditetapkan sebesar 14,19–14,83 persen PDB, yang terdiri atas belanja pemerintah pusat 11,41–11,94 persen PDB dan transfer ke daerah sebesar 2,78–2,89 persen PDB.
Keseimbangan primer diproyeksikan mencapai surplus sebesar 0,18–0,22 persen PDB.
Sementara itu, defisit anggaran direncanakan berada di kisaran 2,48–2,53 persen PDB yang akan dibiayai dalam jumlah yang sama melalui pembiayaan anggaran.
- Penulis :
- Shila Glorya
