Pantau - Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO) menyatakan bahwa Paket Ekonomi 2025 terdiri dari 8 program akselerasi, 4 program lanjutan, dan 5 program penyerapan tenaga kerja (8+4+5), sebagai bentuk respons pemerintah terhadap tantangan ketenagakerjaan dan daya beli masyarakat.
Paket ini dirancang untuk membuka lapangan kerja, meningkatkan daya beli masyarakat, dan mendorong pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan.
Tenaga Ahli Utama PCO, Fithra Faisal, menyampaikan bahwa kebijakan ini merupakan jawaban atas tuntutan masyarakat, terutama dalam penyediaan lapangan kerja berkualitas dan perlindungan bagi pekerja lepas seperti gig worker.
"Terutama ojol (pengemudi ojek online) yang kemarin mendapatkan concern yang lumayan besar dari Presiden," ungkapnya.
Perhatian untuk Pekerja Informal dan Lulusan Baru
Dalam konferensi pers pada 15 September 2025, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengumumkan bahwa salah satu stimulus dalam paket ini adalah pemberian diskon 50 persen iuran BPJS Ketenagakerjaan (JKK dan JKM) untuk pengemudi ojek online, ojek pangkalan, sopir, kurir, dan pekerja logistik.
Salah satu program akselerasi dalam paket 8+4+5 adalah program magang untuk 20 ribu lulusan baru perguruan tinggi, yang disertai dengan uang saku sebesar Rp3,3 juta per bulan.
"Jadi pemerintah menjamin 20 ribu fresh graduate ini untuk bisa langsung masuk ke sistem melalui magang, sehingga pada akhirnya mereka tidak menjadi sumber daya yang menganggur," jelas Fithra.
Selain itu, terdapat program padat karya tunai (cash for work) yang didanai oleh Kementerian Perhubungan dan Kementerian Pekerjaan Umum.
Lima program penyerapan tenaga kerja dalam paket ini juga merupakan bagian dari program unggulan Presiden Prabowo Subianto, antara lain Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dengan target lebih dari 1 juta tenaga kerja, serta Kampung Nelayan Merah Putih dengan target lebih dari 200 ribu tenaga kerja.
"Jadi semua itu difokuskan pada bagaimana pemerintah menjawab tantangan mengenai penyediaan lapangan kerja berkualitas dan untuk gig worker pemerintah menjamin keselamatan kerja mereka. Jadi mereka juga mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah," ujar Fithra.
Jaga Daya Beli Masyarakat dan Targetkan Pertumbuhan Ekonomi 5,2 Persen
Paket 8+4+5 juga menyasar penguatan daya beli masyarakat melalui berbagai kebijakan, seperti bantuan pangan berupa 10 kg beras selama dua bulan untuk 18,3 juta keluarga penerima manfaat.
Selain itu, pemerintah juga memperluas kebijakan PPh 21 ditanggung pemerintah bagi pekerja sektor pariwisata.
"Kalau masyarakat diberikan bantuan sosial, ini kan pasti akan mengurangi beban pengeluaran mereka. Kemudian iuran-iuran yang selama ini membebani juga disubsidi oleh pemerintah. Ini akan berdampak pada daya beli masyarakat," ungkap Fithra.
Program padat karya tunai juga disebut memberikan dampak langsung terhadap daya beli karena membuka lapangan kerja dan memberikan penghasilan langsung.
"Dan itu kan langsung ada proyeknya, menciptakan lapangan kerja. Pastinya berdampak pada daya beli karena mereka punya uang," tambahnya.
Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,2 persen pada akhir 2025.
"Seperti yang kemarin terjadi di kuartal II, pertumbuhan ekonomi kita masih bisa dijaga di atas 5,12 persen, salah satunya melalui stimulus yang fokus pada disposable income," tutup Fithra.
- Penulis :
- Aditya Yohan
