Pantau - Pemerintah menyoroti sejumlah isu strategis dalam sektor ekonomi nasional, mulai dari transformasi transmigrasi, penguatan lapangan kerja, swasembada pangan, hingga stabilitas harga kebutuhan pokok seperti beras SPHP dan Minyakita, yang menjadi sorotan sejak Minggu, 8 Februari 2026 dan berlanjut hingga Senin, 9 Februari 2026.
Transformasi Transmigrasi dan Tantangan Global
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK), Agus Harimurti Yudhoyono, menyatakan bahwa transformasi transmigrasi merupakan instrumen strategis pembangunan nasional.
"Transformasi transmigrasi menjadi jawaban atas tantangan global yang semakin kompleks dan sekaligus sebagai upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi, merata, dan berkeadilan," ungkapnya.
Menurut Agus, transmigrasi tidak lagi hanya dipandang sebagai pemerataan penduduk, tetapi menjadi bagian integral dari pengembangan wilayah dan pemanfaatan sumber daya lokal.
Fokus pada Lapangan Kerja dan Ketahanan Pangan
Senior Analyst NEXT Indonesia Center, Sandy Pramuji, menyampaikan bahwa isu utama ekonomi saat ini terletak pada distribusi pendapatan dan penciptaan lapangan kerja.
"Pemerintah perlu memastikan penciptaan lapangan kerja berkualitas dan pertumbuhan pendapatan riil yang merata," ujarnya.
Ia menambahkan bahwa tantangan daya beli masyarakat bukan lagi sekadar konsumsi, tetapi pada kesenjangan pendapatan dan kesulitan mendapatkan pekerjaan tetap.
Sementara itu, Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, menegaskan komitmennya dalam menjaga kedaulatan dan swasembada pangan nasional.
"Kami memperkuat cadangan beras pemerintah, menyerap gabah petani, serta menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan," katanya.
Dalam menghadapi bulan suci Ramadhan dan Idul Fitri 1447 H, Kementerian Pertanian (Kementan) juga meningkatkan pengendalian penyakit hewan ternak.
Langkah-langkah yang dilakukan meliputi kesiapsiagaan nasional, koordinasi lintas wilayah, serta penguatan sistem deteksi dini.
"Tujuannya adalah untuk mencegah penyebaran penyakit hewan menular strategis," jelas pernyataan resmi dari Kementan.
Di sisi lain, Badan Pangan Nasional (Bapanas) memastikan bahwa harga beras SPHP dan Minyakita di Kabupaten Nabire, Papua Tengah, tetap sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET).
Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari upaya pemerintah menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok di wilayah timur Indonesia.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
- Editor :
- Ahmad Yusuf
