Bappenas Dorong Ekosistem Logistik Nasional Terintegrasi untuk Perkuat Kedaulatan dan Transformasi Pelabuhan Indonesia

Pantau - Bappenas Dorong Ekosistem Logistik Nasional Terintegrasi untuk Perkuat Kedaulatan dan Efisiensi Pelabuhan Indonesia

Ekosistem Logistik Nasional dan Kedaulatan Negara

Pantau - Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menekankan pentingnya pembangunan ekosistem logistik nasional yang terintegrasi untuk memperkuat efisiensi sistem logistik sekaligus menjaga kedaulatan negara Indonesia pada 6 Mei 2026.

Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy menegaskan bahwa sistem logistik tidak dapat dipahami hanya sebagai urusan transportasi dan pelabuhan semata.

"Jadi, konektivitas kita itu pelabuhan. Ketika ide national logistic ecosystem disampaikan, hal tersebut memang perlu diwujudkan. Tantangannya adalah bagaimana membangun national logistic ecosystem sedemikian rupa, sehingga logistik tidak hanya berfokus pada angkutan atau pelabuhan, maupun sekadar menurunkan biaya transportasi, tetapi juga mampu menjaga kedaulatan negara," ungkapnya.

Indonesia disebut sebagai negara kepulauan dengan banyak selat strategis sehingga pelabuhan tidak hanya berfungsi sebagai penghubung antarwilayah tetapi juga bagian dari sistem pertahanan dan kedaulatan negara.

Rencana Dumai Transshipment Hub dan Kajian Bappenas

Selat Malaka dipandang sebagai jalur maritim global yang strategis dan Indonesia dinilai memiliki peluang untuk mengembangkan pelabuhan transshipment di kawasan tersebut.

PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) mengusulkan pengembangan Dumai Transshipment Hub secara bertahap dengan target operasional awal pada tahun 2030.

Dumai dinilai memiliki potensi besar karena posisi geografis yang strategis serta ketersediaan lahan yang mendukung pengembangan pelabuhan skala besar.

Bappenas menyatakan akan mengkaji usulan tersebut agar sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 serta mengacu pada Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 4 Tahun 2025 terkait kriteria Proyek Strategis Nasional.

Pemerintah menekankan perlunya koordinasi lintas kementerian dan lembaga untuk membagi fungsi pelabuhan seperti Dumai, Batam, dan Kuala Tanjung agar tidak terjadi duplikasi peran dan investasi berlebih dalam pengembangan infrastruktur pelabuhan nasional.

Indonesia saat ini masih berperan sebagai gateway port dan belum menjadi hub global, sementara posisi tersebut masih didominasi oleh pelabuhan di negara tetangga.