Pantau - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mulai melakukan survei di Aceh untuk menindaklanjuti perbaikan muara perikanan yang mengalami pendangkalan pada 13 pelabuhan perikanan.
Latar Belakang Permintaan Pemerintah Aceh
Kegiatan ini dilakukan sebagai tindak lanjut permintaan Gubernur Aceh Muzakir Manaf terkait kondisi muara sungai dan muara perikanan yang mengalami pendangkalan.
Direktur Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil KKP Permana Yudiarso menyampaikan bahwa langkah tersebut merupakan respons atas permintaan pemerintah daerah.
"Kami menindaklanjuti permintaan Pemerintah Aceh terkait kondisi muara yang mengalami pendangkalan," ia mengungkapkan.
Pemerintah Aceh sebelumnya meminta percepatan penanganan kuala atau muara yang dangkal untuk mencegah banjir berulang serta mengganggu aktivitas nelayan.
Surat resmi terkait kondisi pendangkalan muara yang berdampak pada kegiatan nelayan juga telah diterima dan ditindaklanjuti oleh KKP.
Survei 13 Pelabuhan Perikanan di Aceh
Tim KKP dijadwalkan berada di Aceh selama tiga hari untuk melakukan survei lapangan.
Survei dilakukan pada 13 pelabuhan perikanan yang menjadi lokasi rencana penanganan pendangkalan.
Pelabuhan Lampulo berada di Kota Banda Aceh.
Pelabuhan Idi berada di Kabupaten Aceh Timur.
Pelabuhan Lambada berada di Kabupaten Aceh Besar.
Pelabuhan Kuala Tari berada di Kabupaten Pidie.
Pelabuhan Kuala Peukan Baro berada di Kabupaten Pidie.
Pelabuhan Kuala Meureudu berada di Kabupaten Pidie Jaya.
Pelabuhan Kuala Panteraja berada di Kabupaten Pidie Jaya.
Pelabuhan Kuala Peudada berada di Kabupaten Bireuen.
Pelabuhan Kuala Pusong berada di Kota Lhokseumawe.
Pelabuhan Kuala Krueng Mane berada di Kabupaten Aceh Utara.
Pelabuhan Kuala Anak Laut berada di Kabupaten Aceh Singkil.
Pelabuhan Kuala Ujung Baroh berada di Kabupaten Aceh Barat.
Pelabuhan Kuala Ujung Serangga berada di Kabupaten Aceh Barat Daya.
Dampak dan Harapan Penanganan
Gubernur Aceh Muzakir Manaf menegaskan bahwa penanganan muara harus dilakukan secara menyeluruh karena Aceh memiliki garis pantai yang sangat luas.
"Penanganan muara harus dilakukan secara menyeluruh karena Aceh memiliki garis pantai yang sangat luas," ia menegaskan.
Sekitar enam juta penduduk Aceh dengan sekitar 25 persen di antaranya bekerja di sektor kelautan.
Kondisi muara yang dangkal membuat nelayan kesulitan melaut karena harus menunggu air pasang.
Pendangkalan muara juga meningkatkan risiko banjir di kawasan permukiman.
Air dapat meluap ke pemukiman jika muara sungai tidak berfungsi dengan baik.
Pemerintah Aceh juga meminta penanganan masalah abrasi pantai dilakukan secara komprehensif.
Gubernur Aceh berharap KKP dapat menangani seluruh permasalahan pesisir termasuk pendangkalan muara dan abrasi.
Hasil survei lapangan akan menjadi dasar rekomendasi teknis penanganan oleh KKP di wilayah pesisir Aceh.
- Penulis :
- Arian Mesa
