Pantau - Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda, mendorong pemerintah memberikan perlindungan lebih bagi produk UMKM lokal di platform e-commerce menyusul tingginya persaingan dengan barang impor serta meningkatnya biaya layanan digital yang dibebankan kepada pelaku usaha.
Huda menyampaikan pemerintah, khususnya Kementerian UMKM, perlu memberikan perlakuan berbeda antara produk lokal dan produk impor di marketplace.
"Dalam hal insentif, pemerintah, dalam hal ini Kementerian UMKM, harus memberikan treatment yang berbeda antara produk lokal dan produk impor," kata Huda di Jakarta, Jumat.
Menurut Huda, produk UMKM lokal saat ini menghadapi tantangan berat akibat dominasi barang impor yang dijual di berbagai platform perdagangan digital.
Ia juga menyoroti tingginya biaya administrasi dan logistik yang dikenakan platform kepada penjual sehingga semakin membebani pelaku usaha lokal.
"Sudah sering saya sampaikan bahwa sebagian besar barang yang dijual di e-commerce itu adalah barang impor. Maka, barang lokal perlu perlindungan, salah satunya dari sisi biaya logistik," ujar Huda.
Pemerintah Diminta Terapkan Tagging Produk
Huda menilai pemerintah perlu menerapkan kebijakan tagging atau penandaan asal produk berdasarkan lokasi produksi atau made in barang yang dijual di marketplace.
Menurut dia, kebijakan tersebut penting untuk mengetahui komposisi barang lokal dan impor sebagai dasar penyusunan kebijakan perlindungan UMKM.
"Pemerintah juga harus melakukan tagging barang terlebih dahulu agar bisa melihat barang ini made in-nya made in mana. Kebijakan tagging ini juga tidak pernah dilakukan padahal ini penting untuk dijadikan data rujukan pembuatan kebijakan," jelas dia.
Ia mengatakan data asal produk akan membantu pemerintah dalam menentukan insentif maupun perlindungan bagi produk dalam negeri.
Platform Digital Dinilai Kini Fokus Mengejar Keuntungan
Terkait kenaikan biaya layanan marketplace, Huda menilai kondisi tersebut dipengaruhi perubahan strategi bisnis platform digital yang kini lebih berorientasi pada keuntungan perusahaan.
Menurut dia, sebelumnya banyak platform masih berani menanggung kerugian demi mengejar valuasi perusahaan dan pertumbuhan pengguna.
"Aksi platform ini tidak lepas dari pergeseran strategi platform yang sekarang sudah mulai mengejar keuntungan. Dahulu platform mungkin masih bisa merugi karena yang dikejar valuasi. Namun demikian, sekarang sudah tidak bisa lagi karena harus untung," kata Huda.
Huda menambahkan ketatnya pendanaan dan tuntutan investor setelah sejumlah platform melakukan IPO turut memengaruhi perubahan strategi bisnis perusahaan digital.
"Pendanaan yang seret menjadi salah satu sebab pergeseran strategi dari platform. Pun sudah beberapa yang IPO dimana investor juga butuh kinerja perusahaan yang positif alih-alih negatif," imbuhnya.
Ia menilai kenaikan biaya administrasi maupun logistik berpotensi menurunkan daya beli masyarakat karena harga barang akan ikut meningkat.
"Maka ketika ada kenaikan harga dari platform, baik biaya administrasi ataupun biaya logistik, maka akan terjadi penurunan permintaan," kata Huda.
Menurut dia, beban biaya yang diberikan kepada penjual pada akhirnya tetap akan diteruskan kepada konsumen.
"Pun dibebankan ke seller, maka seller akan membebankan kembali ke konsumen, jadi tetap pada akhirnya permintaan akan melambat," tambah dia.
- Penulis :
- Arian Mesa
