Pantau - Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyatakan stabilitas harga beras nasional saat ini ditopang oleh ketersediaan cadangan beras pemerintah (CBP) yang dikelola Perum Bulog dan telah mencapai sekitar lima juta ton.
Kepala Bapanas sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan pemerintah menjaga keseimbangan harga agar tetap menguntungkan petani sekaligus terjangkau bagi masyarakat.
“Pemerintah itu harus adil pada semua pihak. Ini petani, ini pedagang beras, (hingga) konsumen. Petani 115 juta orang seluruh Indonesia yang berproduksi padi,” kata Amran dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.
Menurut Amran, pemerintah menerapkan harga pembelian pemerintah (HPP) gabah kering panen sebesar Rp6.500 per kilogram guna melindungi harga gabah petani saat panen raya.
Sementara itu, harga eceran tertinggi (HET) digunakan sebagai acuan pengendalian harga beras di tingkat konsumen agar tetap terjangkau.
“Kalau petani rugi, dia tidak akan produksi padi. Tidak produksi padi, impor. Impor berarti kita pro pada negara lain,” ujarnya.
Harga Beras dan Gabah Masih Terkendali
Bapanas mencatat rata-rata harga beras premium nasional hingga 10 Mei 2026 berada di Rp15.758 per kilogram atau sedikit turun dibandingkan pekan sebelumnya sebesar Rp15.801 per kilogram.
Sementara itu, harga beras medium tercatat Rp13.444 per kilogram atau naik tipis 0,06 persen dibandingkan sebelumnya Rp13.436 per kilogram.
Harga gabah kering panen secara nasional berada di rata-rata Rp6.925 per kilogram.
Sulawesi Tenggara menjadi wilayah dengan harga gabah terendah sebesar Rp6.500 per kilogram, sedangkan Sumatera Barat mencatat harga tertinggi mencapai Rp7.700 per kilogram.
Pemerintah Optimalkan Distribusi dan Operasi Pasar
Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa memastikan pemerintah akan terus mengoptimalkan stok CBP melalui program stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP).
Menurut Ketut, stok CBP lebih dari lima juta ton menjadi bantalan penting untuk menjaga distribusi dan mengendalikan gejolak harga hingga semester kedua 2026.
“Dengan melihat kondisi stok beras nasional saat ini yang masih relatif aman, pelaksanaan operasi pasar tetap dilakukan secara terukur dan selektif,” ujar Ketut.
Badan Pusat Statistik (BPS) juga mencatat stabilisasi pangan menunjukkan hasil positif pada minggu pertama Mei 2026.
Direktur Statistik Harga BPS Sarpono mengatakan sebanyak 15 provinsi mengalami kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH), sedangkan 23 provinsi mengalami penurunan dibandingkan bulan sebelumnya.
“Untuk IPH minggu pertama Mei tahun 2026 tercatat sebanyak 15 provinsi, ini mengalami kenaikan IPH dan 23 provinsi mengalami penurunan dibandingkan bulan sebelumnya,” kata Sarpono.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
