HOME  ⁄  Ekonomi

Nilai Tukar Rupiah Makin Loyo, Ekonom Ingatkan Langkah Habibie Kala Krismon 1998

Oleh Aditya Andreas
SHARE   :

Nilai Tukar Rupiah Makin Loyo, Ekonom Ingatkan Langkah Habibie Kala Krismon 1998
Foto: Nilai tukar rupiah terhadap dollar AS terus melemah.

Pantau - Ekonom INDEF, Didik J. Rachbini menilai, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat saat ini tidak semata-mata dipicu faktor teknis ekonomi, melainkan juga persoalan kepercayaan pasar terhadap kondisi ekonomi-politik nasional.

Menurut Didik, pemerintah perlu belajar dari pengalaman Presiden ke-3 RI, BJ Habibie, yang dinilai berhasil memulihkan nilai tukar rupiah secara signifikan pasca krisis moneter 1998. 

Saat itu, kurs rupiah yang sempat menyentuh Rp16.800 per dolar AS mampu menguat hingga sekitar Rp6.500 per dolar AS dalam waktu relatif singkat.

“Masalah utama saat itu adalah krisis kepercayaan. Ketika kepercayaan mulai pulih, rupiah perlahan kembali ke posisi fundamentalnya,” kata Didik dalam keterangan tertulisnya, Selasa (19/5/2026).

Ia menilai, pemulihan rupiah kala itu terjadi karena adanya reformasi institusional dan politik yang memberi sinyal positif kepada pasar serta pelaku usaha.

Menurutnya, Habibie tidak hanya fokus pada pemulihan ekonomi, tetapi juga membangun demokrasi melalui reformasi politik, kebebasan pers, desentralisasi, percepatan pemilu, hingga penguatan institusi negara.

Selain itu, reformasi sektor keuangan juga disebut menjadi faktor penting. Pemerintah saat itu melanjutkan restrukturisasi perbankan, membentuk Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), hingga mendorong lahirnya Undang-Undang Bank Indonesia yang menjadikan bank sentral independen dari intervensi pemerintah.

“Independensi Bank Indonesia berhasil meningkatkan kredibilitas kebijakan moneter dan memperkuat kepercayaan investor,” lanjut rektor Universitas Paramadina tersebut. 

Ia juga menyoroti pentingnya reformasi institusi untuk memperbaiki iklim investasi dan daya saing nasional. Menurutnya, lemahnya rupiah saat ini menunjukkan masih adanya persoalan struktural yang memengaruhi arus modal dan pertumbuhan investasi.

Karena itu, Didik mendukung rencana reformasi birokrasi dan deregulasi yang tengah didorong pemerintah Presiden Prabowo Subianto. 

“Namun, reformasi tersebut harus dilakukan secara menyeluruh dan konsisten agar mampu membangun kembali kepercayaan pasar terhadap ekonomi Indonesia,” tandasnya. 

Penulis :
Aditya Andreas