HOME  ⁄  Ekonomi

Pemerintah Percepat Pengembangan EBT untuk Hadapi Ancaman Krisis Energi Global

Oleh Arian Mesa
SHARE   :

Pemerintah Percepat Pengembangan EBT untuk Hadapi Ancaman Krisis Energi Global
Foto: Utusan Khusus Presiden untuk Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo saat menyambangi Samarinda dalam Groundbreaking PLTA Batoq Kelo, Senin 25/5/2026 (sumber: ANTARA/Ahmad Rifandi)

Pantau - Pemerintah Indonesia mempercepat pengembangan energi baru terbarukan (EBT) guna mewujudkan kemandirian energi nasional di tengah situasi geopolitik global yang dinilai semakin tidak menentu akibat konflik di Timur Tengah.

Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo menyampaikan hal tersebut saat menghadiri groundbreaking PLTA Batoq Kelo di Samarinda.

Hashim mengungkapkan, "Situasi geopolitik saat ini yang semakin rumit akibat perang Iran, Israel dan Amerika Serikat, memengaruhi pemenuhan kebutuhan energi kita."

Menurut Hashim, penutupan Selat Hormuz memberikan dampak negatif terhadap pasokan energi dunia karena jalur tersebut menjadi salah satu distribusi utama minyak bumi global.

Ia menilai Indonesia menghadapi ancaman serius berupa kekurangan pasokan minyak mentah serta produk turunan minyak bumi apabila konflik berkepanjangan terjadi.

Pemerintah Amankan Pasokan Energi dari Rusia

Hashim mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah mengamankan komitmen pasokan energi dari Rusia untuk menjaga ketahanan energi nasional.

Presiden Rusia Vladimir Putin disebut menyetujui pengiriman 150 juta barel minyak untuk Indonesia pada tahun ini.

"Kesepakatan strategis tersebut sangat penting guna menjamin keamanan pasokan energi di dalam negeri. Perihal ini memastikan stabilitas harga bahan bakar minyak nasional tetap terjaga dengan baik," ungkap Hashim.

Pemerintah memastikan stabilitas harga bahan bakar minyak tetap dapat dijaga tanpa menghapus subsidi bagi masyarakat bawah.

Meski kondisi pasokan energi sementara dinilai aman, pemerintah tetap mengantisipasi kemungkinan krisis geopolitik yang dapat kembali terjadi sewaktu-waktu.

"Ancaman perluasan perang di kawasan Timur Tengah berpotensi terulang kembali kapan saja. Potensi penutupan kembali Selat Hormuz dapat mengancam jalur distribusi minyak bumi secara mendadak," kata Hashim.

PLTA Batoq Kelo Jadi Bagian Target Net Zero Emission

Pemerintah menilai transisi menuju kemandirian energi harus dipercepat agar Indonesia tidak terus bergantung pada negara asing.

Hashim menyebut proyek pengembangan energi terbarukan menjadi semakin penting untuk segera direalisasikan, termasuk pembangunan PLTA Batoq Kelo di Samarinda.

PLTA Batoq Kelo direncanakan memiliki kapasitas sebesar 300 Megawatt untuk mendukung kebutuhan energi nasional.

"Pemanfaatan sumber daya alam sendiri menjadi solusi utama dalam memenuhi tingginya kebutuhan energi rakyat Indonesia," ujar Hashim.

Pengembangan energi terbarukan tersebut juga disebut sejalan dengan target Indonesia mencapai emisi nol bersih atau net zero emission.

Hashim mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah menyampaikan komitmen target tersebut dalam Sidang Umum PBB.

Pemerintah menargetkan emisi nol bersih dapat tercapai pada tahun 2060 atau lebih cepat.

"Kami targetkan emisi nol bersih terealisasi pada tahun 2060 atau bahkan lebih cepat dari itu," tegas Hashim.

Penulis :
Arian Mesa