Pantau - Harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit di tingkat petani dilaporkan mengalami penurunan signifikan setelah muncul rencana kebijakan ekspor satu pintu, memicu respons dari DPR yang mendorong intervensi pemerintah melalui BUMN.
Penurunan harga TBS sawit disebut mencapai sekitar Rp1.500 per kilogram di sejumlah daerah. Kondisi ini terjadi di tengah kenaikan harga minyak goreng di pasar, sehingga memunculkan kekhawatiran di kalangan petani terkait keberlanjutan pendapatan mereka.
Sejumlah petani dilaporkan memilih menunda panen atau tidak menjual hasil produksi karena harga dinilai tidak menutupi biaya operasional kebun. Situasi tersebut berdampak pada potensi kerugian yang lebih luas di sektor hulu perkebunan sawit.
Menanggapi kondisi ini, Anggota Komisi VI DPR RI Rahmat Saleh meminta pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk menjaga stabilitas harga, termasuk melalui peran Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
"BUMN harus intervensi, terutama BUMN yang terkait dengan pengelolaan sawit dan minyak goreng. Kita harus lakukan intervensi pasar, kemudian mengambil hasil sawit petani dengan harga yang wajar," kata Rahmat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (25/5/2026).
Ia menekankan pentingnya kehadiran negara dalam mengawasi dinamika pasar, terutama dengan memanggil pelaku industri yang terlibat dalam rantai pasok sawit dan minyak goreng.
"Negara harus hadir, tentu dalam hal ini negara harus hadir terutama memanggil pemain-pemain perusahaan ini. Terutama yang bermain di minyak goreng dan lain-lain, terutama yang mengambil hasil sawit selama ini," ujarnya.
Selain itu, Rahmat juga mengingatkan agar pelaku usaha tidak memanfaatkan situasi transisi kebijakan untuk memengaruhi harga di tingkat petani.
Ia menambahkan, apabila diperlukan, pemerintah dapat mempertimbangkan pembangunan fasilitas pengolahan sawit baru guna menjaga keseimbangan pasar.
"Sehingga jelas mereka ke depan mau seperti apa, mau uring-uringan seperti ini kemudian mempermainkan harga pasar atau kalau memang iya, negara juga saya pikir tidak susah untuk melakukan atau membentuk PKS-PKS yang baru ya, pabrik kelapa sawit yang pengelolaan sawit yang baru untuk menjamin harga stabilitas sawit di daerah," pungkasnya.
- Penulis :
- Khalied Malvino
