Pantau - Anggota Komisi VI DPR RI Rieke Diah Pitaloka mendorong pemerintah memperkuat integrasi data kesehatan, asuransi, dan layanan keimigrasian guna meningkatkan perlindungan bagi jamaah haji Indonesia menjelang puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina tahun 1447 H/2026 M.
Rieke menilai penguatan sistem terpadu menjadi kebutuhan mendesak mengingat jumlah jamaah haji Indonesia mencapai sekitar 221 ribu orang, dengan sebagian di antaranya merupakan kelompok lansia dan jamaah berisiko tinggi.
Integrasi Data Dinilai Mendesak
Menurut Rieke, layanan kesehatan di Arab Saudi sebenarnya telah tersedia melalui sistem Council Health Insurance, operator asuransi Tawuniya, dan Total Care Saudi yang terkoneksi dengan visa haji internasional.
Namun, ia menilai koordinasi data dari Indonesia masih perlu diperkuat agar pelayanan kepada jamaah dapat berlangsung lebih cepat dan tepat.
“Persoalan utamanya adalah belum adanya integrasi data, protokol layanan, dan komando terpadu dari Indonesia,” kata Rieke.
Ia menjelaskan rumah sakit di Arab Saudi kerap menerima jamaah dalam kondisi darurat tanpa akses penuh terhadap riwayat penyakit, alergi obat, maupun data komorbid pasien.
Kondisi tersebut dinilai dapat memengaruhi kecepatan penanganan medis, terutama pada fase Armuzna yang identik dengan kepadatan aktivitas dan mobilitas jamaah.
Karena itu, Rieke meminta perlindungan jamaah tidak lagi berjalan secara sektoral.
Ia menekankan pentingnya kerja terpadu antara Kementerian Haji, Kementerian Kesehatan, BPJS Kesehatan, Kementerian Luar Negeri, dan otoritas keimigrasian dalam satu sistem layanan yang responsif.
Usulan Penguatan Layanan Haji
Rieke juga menilai peran Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Jeddah dan KJRI Makkah perlu diperkuat sebagai pusat koordinasi lapangan.
Fungsi tersebut mencakup perlindungan warga negara Indonesia, fasilitasi layanan rumah sakit Saudi, koordinasi klaim asuransi, hingga penanganan persoalan keimigrasian jamaah.
“Yang dibutuhkan jamaah bukan ego kewenangan, melainkan negara yang hadir cepat, terhubung, dan mampu menyelamatkan nyawa,” ujarnya.
Sebagai langkah jangka pendek selama puncak haji, Rieke merekomendasikan integrasi dan verifikasi data kesehatan jamaah ke sistem Saudi.
Ia juga mengusulkan penguatan layanan medis bagi lansia dan jamaah risiko tinggi.
Selain itu, Rieke mendorong pembentukan hotline terpadu BPJS, Konjen RI, dan Daerah Kerja Haji selama 24 jam.
Ia turut mengusulkan pembentukan posko gabungan kesehatan dan keimigrasian di Makkah dan Madinah.
Untuk jangka panjang, pemerintah didorong membangun protokol terpadu perlindungan jamaah.
Pemerintah juga diminta menyusun nota kesepahaman antara BPJS RI dengan Council Health Insurance dan Tawuniya.
Rieke turut mengusulkan pengembangan integrasi data kesehatan, asuransi, dan keimigrasian secara real time.
Menurut Rieke, puncak ibadah haji tidak hanya menjadi momentum spiritual tetapi juga ukuran kesiapan negara dalam melindungi warga negara.
“Timwas Haji DPR RI dan pemerintah harus berfokus pada pelayanan jamaah, bukan ibadah personal,” kata Rieke.
- Penulis :
- Shila Glorya
