Pantau - Perkumpulan Petani Kelapa Sawit Indonesia (POPSI) menilai perbaikan regulasi tata kelola perdagangan sawit sangat penting untuk menjaga stabilitas ekosistem industri sawit nasional di tengah pembentukan PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) yang bertugas memperbaiki tata kelola ekspor komoditas strategis.
Ketua Umum POPSI, Mansuetus Darto, menegaskan bahwa setiap kebijakan tata niaga sawit harus mempertimbangkan dampaknya terhadap seluruh rantai pasok industri, terutama petani swadaya yang menjadi pemasok utama bahan baku sawit nasional.
POPSI menyatakan dukungannya terhadap langkah pemerintah untuk menutup kebocoran devisa dan memperbaiki tata kelola perdagangan sawit nasional.
Mansuetus mengatakan, "Kami mendukung semangat pemerintah untuk meningkatkan devisa negara. Karena kami paham bila devisa negara meningkat, maka semakin banyak program pembangunan yang dapat dijalankan untuk kepentingan masyarakat."
Menurut POPSI, upaya pemerintah memberantas praktik yang merugikan penerimaan negara, termasuk dugaan under-invoicing dalam perdagangan komoditas, merupakan langkah yang perlu didukung.
POPSI Ingatkan Risiko Kebijakan Ekspor Satu Pintu
Meski mendukung reformasi tata kelola, POPSI mengingatkan bahwa setiap kebijakan baru, termasuk wacana ekspor satu pintu, harus dirancang secara hati-hati.
Organisasi tersebut menilai kebijakan yang diterapkan tidak boleh mengganggu stabilitas ekosistem industri sawit yang melibatkan jutaan petani di berbagai daerah di Indonesia.
DSI diberi tugas untuk mengelola dan mengawasi transaksi ekspor sejumlah komoditas sumber daya alam strategis, termasuk batu bara, minyak sawit mentah (Crude Palm Oil atau CPO), dan ferro alloy.
Pembentukan DSI merupakan bagian dari upaya pemerintah menutup potensi kerugian negara yang diduga muncul akibat praktik under invoicing dan transfer pricing.
POPSI meminta pemerintah memastikan adanya kejelasan regulasi serta transparansi dalam tata kelola perdagangan sawit.
Mansuetus mengatakan, "Kebijakan yang baik tidak cukup hanya dengan niat yang baik. Harus ada kepastian regulasi, jaminan integritas, tata kelola yang transparan, dan perhitungan yang matang terhadap dampak sosial maupun ekonomi di setiap mata rantai industri."
Stabilitas Harga dan Pembayaran Jadi Sorotan
POPSI menilai apabila DSI nantinya memiliki peran aktif dalam perdagangan atau ekspor sawit, lembaga tersebut harus mampu menjaga kelancaran pembayaran kepada pelaku usaha dan petani.
Selain itu, stabilitas harga juga harus dijaga agar tidak menimbulkan gejolak yang dapat merugikan petani sawit.
Mansuetus menegaskan, "Kejelasan dan kepastian regulasi adalah kunci. Stabilitas ekosistem industri harus menjadi prioritas agar kesejahteraan petani swadaya tetap terjaga di tengah berbagai upaya perbaikan tata kelola yang dilakukan pemerintah."
POPSI pada prinsipnya mendukung reformasi tata kelola perdagangan sawit, namun menekankan bahwa pelaksanaannya harus menjaga keseimbangan antara peningkatan penerimaan negara dan keberlanjutan kesejahteraan jutaan petani sawit di Indonesia.
- Penulis :
- Gerry Eka
