Pantau - Dewan Persusuan Nasional (DPN) mengusulkan kepada pemerintah agar usaha peternakan sapi perah, khususnya peternakan sapi perah rakyat, ditetapkan sebagai sektor prioritas dalam program swasembada pangan nasional.
Usulan tersebut disampaikan Ketua DPN Teguh Boediyana bertepatan dengan peringatan Hari Susu Nusantara (HSN) ke-18 yang jatuh pada 1 Juni 2026.
Menurut Teguh, tujuan awal peringatan Hari Susu Nusantara sejak 2008 untuk mendorong pertumbuhan peternakan sapi perah rakyat dan meningkatkan konsumsi susu segar nasional hingga kini belum tercapai secara signifikan.
“Namun sampai saat ini ketika Hari Susu Nusantara ke-18 diperingati, apa yang menjadi tujuan belum nampak secara signifikan,” ujarnya.
Produksi Susu Dalam Negeri Masih Rendah
Teguh menjelaskan produksi susu segar dalam negeri saat ini masih berada di kisaran 20 persen dari total kebutuhan nasional.
Populasi sapi perah nasional juga masih sekitar 600 ribu ekor dengan rata-rata kepemilikan peternak rakyat hanya dua hingga empat ekor sapi.
“Oleh karena itu DPN mengusulkan usaha peternakan sapi perah, khususnya peternakan sapi perah rakyat, menjadi bagian yang diprioritaskan dalam program swasembada pangan,” katanya.
DPN juga meminta pemerintah segera menerbitkan regulasi, minimal dalam bentuk Instruksi Presiden, sebagai payung hukum untuk mempercepat pengembangan peternakan sapi perah rakyat.
Menurutnya, sektor tersebut berpotensi menciptakan lapangan kerja baru bagi generasi muda sekaligus mempercepat terwujudnya swasembada susu nasional.
DPN Dorong Hilirisasi dan Kemitraan Peternak
Teguh menilai peternak sapi perah rakyat selama ini belum menikmati nilai tambah dari produk susu yang mereka hasilkan.
Saat ini, susu segar dari peternak umumnya hanya menjadi bahan baku bagi Industri Pengolahan Susu (IPS).
“Perlu ada keberanian politik dari pemerintah agar peternak sapi perah dapat lebih sejahtera,” ujarnya.
DPN juga mengusulkan agar investasi peternakan sapi perah skala besar diwajibkan bermitra dengan peternak rakyat melalui skema plasma.
Menurut DPN, sedikitnya 20 persen sapi perah pada peternakan skala besar perlu diplasmakan kepada peternak rakyat untuk meningkatkan kesejahteraan dan kapasitas produksi mereka.
Selain itu, hilirisasi usaha peternakan sapi perah rakyat dinilai perlu dipercepat agar mampu berkontribusi terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG).
DPN juga mengusulkan pemberian subsidi harga sapi perah impor bagi peternak mengingat tingginya harga sapi perah dari luar negeri yang masih menjadi kendala pengembangan usaha.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
