Pantau - Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono menegaskan bahwa penerapan ekspor minyak kelapa sawit mentah (crude palm oil/CPO) dengan skema satu pintu melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) bertujuan mengamankan hak negara dan meningkatkan transparansi tata kelola ekspor komoditas strategis nasional.
Sudaryono menegaskan bahwa tujuan utama pemerintah bukan untuk mencari keuntungan melalui DSI.
"Jadi gini loh, perlu juga dicatat bahwa tujuan pemerintah itu bukan nyari untung lewat DSI-nya. Bukan. Tapi tujuan pemerintah adalah mengamankan hak-haknya negara," ungkapnya.
Pemerintah ingin memastikan seluruh kewajiban yang menjadi hak negara dari aktivitas ekspor sawit dapat diterima secara optimal.
Menurut Sudaryono, pelaku usaha yang menjalankan kegiatan ekspor sesuai ketentuan seharusnya tidak merasa keberatan dengan penerapan skema satu pintu tersebut.
Pemerintah Soroti Manipulasi Data Ekspor
Fokus utama pemerintah dalam kebijakan tersebut adalah mencegah berbagai praktik yang berpotensi mengurangi penerimaan negara dari sektor ekspor kelapa sawit.
Salah satu praktik yang menjadi perhatian adalah manipulasi data ekspor yang dapat memengaruhi besaran pajak dan kewajiban lain yang harus dibayarkan kepada negara.
Pemerintah menemukan adanya indikasi sebagian oknum yang melaporkan volume ekspor tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.
Pelaporan volume ekspor yang tidak sesuai berpotensi mengurangi penerimaan negara.
Pemerintah juga menyoroti praktik under invoicing atau pelaporan nilai transaksi yang lebih rendah dibandingkan harga sebenarnya.
Selain itu, pemerintah memberikan perhatian terhadap praktik transfer pricing yang memungkinkan perusahaan menjual komoditas kepada perusahaan afiliasi di luar negeri dengan harga lebih rendah.
Praktik tersebut berpotensi mengurangi kewajiban pajak dan berbagai pungutan yang seharusnya diterima negara.
"Hak apa? Hak pungutan terhadap pajak, royalti, karena apa? Karena kuantitas ekspornya yang kemudian dimanipulasi, jumlahnya dibikin sedikit yang namanya under invoicing atau transfer pricing," jelas Sudaryono.
"Yaitu mengirim barang ke perusahaan dia sendiri di luar negeri dengan harga yang dikurangi sehingga potongan pajaknya atau kewajiban pajaknya. Itu kan sebetulnya merugikan kita," tambahnya.
DSI Diharapkan Jadi Saluran Pengawasan yang Transparan
Pemerintah berupaya menghadirkan mekanisme yang lebih transparan dalam proses ekspor melalui DSI.
Mekanisme tersebut bertujuan memastikan seluruh aktivitas ekspor dapat dipantau dan diawasi secara lebih baik.
DSI diharapkan berfungsi sebagai sarana pengawasan bagi pemerintah dalam mengelola ekspor komoditas sawit.
Melalui DSI, pemerintah dapat memperoleh data ekspor yang lebih akurat dan terintegrasi.
Sudaryono menggambarkan DSI sebagai saluran yang transparan untuk mengelola dan mengawasi aktivitas ekspor.
Dengan pengawasan yang lebih baik, potensi kebocoran penerimaan negara dapat diminimalkan.
Pemerintah menilai potensi kehilangan pendapatan negara dari sektor ekspor sawit cukup besar apabila praktik pelaporan yang tidak sesuai ketentuan terus berlangsung.
Di sisi lain, Kementerian Pertanian tetap fokus pada pengelolaan sektor hulu sawit yang mencakup kebijakan produksi dan harga tandan buah segar (TBS).
Sudaryono menilai kelancaran sektor hilir sangat penting karena berdampak langsung terhadap sektor hulu, termasuk harga yang diterima petani sawit.
Pemerintah berkomitmen terus membenahi tata kelola sektor sawit secara menyeluruh guna menciptakan rantai usaha yang lebih adil, transparan, serta memberikan manfaat optimal bagi negara dan pelaku usaha yang patuh terhadap aturan.
- Penulis :
- Shila Glorya
