HOME  ⁄  Ekonomi

Banggar DPR Dorong Pemerintah Terbuka terhadap Kritik untuk Atasi Tekanan Dolar dan IHSG

Oleh Ahmad Yusuf
SHARE   :

Banggar DPR Dorong Pemerintah Terbuka terhadap Kritik untuk Atasi Tekanan Dolar dan IHSG
Foto: (Sumber : Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah saat memberi keterangan pers di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (1/9/2025). ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi.)

Pantau - Badan Anggaran (Banggar) DPR RI meminta pemerintah dan seluruh pihak membuka diri terhadap kritik serta masukan guna menghadapi tekanan mahalnya dolar Amerika Serikat, tingginya imbal hasil Surat Berharga Negara (SBN), dan pelemahan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG).

Banggar Soroti Pentingnya Konsistensi Kebijakan

Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah mengatakan kondisi ekonomi saat ini menjadi refleksi yang perlu direspons dengan langkah terencana dan pelaksanaan yang baik.

Ia menyampaikan, “Ini sebagai cerminan untuk kita sendiri.”

Menurut Said, Indonesia tidak perlu menyalahkan faktor eksternal seperti kebijakan ketat Bank Sentral Amerika Serikat (The Fed) atau gejolak Perang Teluk karena berada di luar kendali pemerintah.

Ia menilai fokus utama seharusnya diarahkan pada upaya mengatasi mahalnya dolar AS, tingginya yield SBN, dan penurunan IHSG melalui kebijakan yang konsisten dan mampu memulihkan kepercayaan pelaku usaha.

Usulkan Perbaikan Fiskal dan Tata Kelola Pasar

Banggar DPR merekomendasikan pemerintah menjaga konsistensi kebijakan dengan menghindari pengumuman yang masih prematur serta memperkuat dialog bersama para pemangku kepentingan.

Selain itu, Said mengapresiasi usulan pemerintah mengenai defisit dalam Rancangan APBN 2027 yang berada pada kisaran 1,8 persen hingga 2,4 persen terhadap Produk Domestik Bruto.

Ia mengatakan, “Ini kabar yang bagus. Semoga akan lebih meyakinkan market.”

Banggar juga mendorong reformasi tata kelola program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih melalui peningkatan kapasitas pelaksana, pencegahan konflik kepentingan, penguatan rantai pasok, dan fokus pada sasaran prioritas.

Di sektor pasar modal, DPR meminta Otoritas Jasa Keuangan terus memperbaiki tata kelola bursa, meningkatkan transparansi kepemilikan saham, menambah porsi free float, serta mengevaluasi organisasi regulator mandiri di pasar modal.

Penulis :
Ahmad Yusuf