Pantau - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengajukan pagu indikatif Kementerian Keuangan tahun anggaran 2027 sebesar Rp49,8 triliun yang diarahkan untuk menjaga stabilitas fiskal, memperkuat layanan publik, serta mendorong transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Purbaya mengatakan, “Pagu indikatif Kementerian Keuangan tahun anggaran 2027 diusulkan sebesar Rp49,8 triliun.”
Rincian Usulan Anggaran dan Prioritas Belanja
Purbaya menjelaskan bahwa usulan pagu fiskal tahun 2027 secara tren setara dengan pagu tahun anggaran 2026 setelah memperhitungkan efisiensi.
Ia menyatakan, “Hal ini sejalan dengan kebijakan nasional terkait efisiensi anggaran dan penajaman belanja, di mana kementerian/lembaga (K/L) perlu mengoptimalkan sumber daya di tengah kebutuhan yang semakin meningkat.”
Alokasi terbesar dalam usulan anggaran diberikan kepada fungsi pelayanan umum dengan nilai sebesar Rp45,519 triliun.
Fungsi pendidikan diusulkan memperoleh anggaran sebesar Rp3,996 triliun.
Sementara itu, fungsi ekonomi diusulkan menerima alokasi sebesar Rp284,71 miliar.
Anggaran tersebut akan disalurkan melalui lima program utama Kementerian Keuangan yang dirancang untuk mendukung berbagai Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN).
Kondisi Ekonomi dan Tata Kelola Jadi Landasan
Dalam rapat yang sama, Purbaya memaparkan bahwa kondisi ekonomi domestik sepanjang 2026 tetap solid meski menghadapi gejolak global.
Pada triwulan I 2026, ekonomi Indonesia tercatat tumbuh sebesar 5,61 persen dengan inflasi yang tetap terkendali.
Hingga akhir Mei 2026, realisasi pendapatan negara mencapai Rp1.185 triliun atau tumbuh 19,1 persen secara tahunan (year-on-year/yoy).
Pada periode yang sama, realisasi belanja negara mencapai Rp1.365,4 triliun atau meningkat 34,4 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Realisasi pembiayaan tercatat sebesar Rp379,4 triliun dengan pemerintah menyatakan tetap menjaga defisit dan utang dalam batas aman serta mengoptimalkan Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebagai bantalan fiskal.
Dari sisi tata kelola internal, Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Kementerian Keuangan meningkat dari 4,46 pada 2024 menjadi 4,7 dari skala 5 pada 2025.
Kementerian Keuangan juga mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan sebanyak 15 kali berturut-turut untuk laporan keuangan bagian anggaran 015.
Purbaya menegaskan, “Kuatnya fundamental ekonomi domestik dan didukung kebijakan yang semakin solid menjadi landasan yang kokoh untuk menyongsong dinamika pada tahun 2027.”
- Penulis :
- Arian Mesa
