Pantau - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan Indonesia tetap berkomitmen menjalankan kontrak impor minyak dan gas bumi (migas) jangka panjang dengan sejumlah negara meskipun Selat Hormuz dibuka kembali menyusul perkembangan kesepakatan antara Amerika Serikat dan Iran.
Komitmen Impor dan Prioritas Harga Kompetitif
Bahlil menyampaikan bahwa pembukaan kembali jalur pelayaran strategis tersebut tidak mengubah komitmen pemerintah terhadap kontrak impor yang telah disepakati sebelumnya.
“Kalau persoalan impor minyak mentah, sekali pun Selat Hormuz-nya sudah dibuka, tetap kami sudah melakukan kontrak jangka panjang dengan negara-negara lain,” ungkap Bahlil.
Meski demikian, pemerintah tetap membuka peluang untuk mengimpor migas dari kawasan Timur Tengah apabila tersedia penawaran harga yang lebih kompetitif.
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Laode Sulaeman, mengatakan pemerintah akan memprioritaskan sumber impor yang memberikan nilai ekonomi terbaik.
“Seperti yang sudah dikatakan Pak Menteri, semua alternatif kalau lebih kompetitif tentu akan diprioritaskan,” ujar Laode.
Terkait proyeksi Indonesian Crude Price (ICP) setelah pembukaan Selat Hormuz, Laode menjelaskan bahwa penetapan harga dilakukan berdasarkan perhitungan bulanan sehingga dampak perkembangan terbaru masih akan dievaluasi.
“Kami lihat dulu seberapa turunnya dengan adanya komitmen damai ini. Dari situ nanti kami hitung dengan formulanya,” kata Laode.
Kesepakatan AS-Iran dan Dorongan Kemandirian Energi
Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan kesepakatan perdamaian dengan Iran telah rampung dan Selat Hormuz akan dibuka kembali setelah penandatanganan perjanjian tersebut.
“Kesepakatan dengan Republik Islam Iran kini telah rampung,” tulis Trump.
Trump juga menyatakan, “Dengan ini saya sepenuhnya mengizinkan pembukaan Selat Hormuz tanpa biaya tol, dan, secara bersamaan, mengizinkan pencabutan segera blokade Angkatan Laut AS.”
Ia kemudian menambahkan, “Kapal-kapal dunia, hidupkan mesin kalian. Biarkan minyak mengalir!”
Di sisi lain, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia Muhammad Qodari menegaskan Presiden Prabowo Subianto telah menyiapkan berbagai kebijakan untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap pasokan energi dari luar negeri sejak awal pemerintahannya.
“Bangsa ini harus mandiri. Bangsa ini harus maju. Lepas dari ketergantungan pangan, lepas dari ketergantungan energi. Itu kan semua (usaha) Pak Prabowo,” ungkap Qodari.
- Penulis :
- Leon Weldrick
- Editor :
- Leon Weldrick
