Pantau - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengusulkan anggaran sebesar Rp815,56 miliar dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 untuk program kompor listrik sebagai bagian dari upaya mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor LPG.
Program Kompor Listrik dan Diversifikasi Energi
Bahlil menyampaikan usulan tersebut dalam rapat kerja bersama Komisi XII DPR RI dengan menegaskan bahwa pemerintah tengah mendorong diversifikasi energi di berbagai sektor.
“Energi yang kami dorong ke depan tidak hanya tentang LPG, tetapi kompor listrik, CNG, dan macam-macam. Yang kami buat itu (kompor listrik) sebesar Rp815,56 miliar,” ungkap Bahlil.
Menurut Bahlil, pengembangan kompor listrik merupakan bagian dari strategi diversifikasi energi yang sedang dijalankan pemerintah untuk memperluas pemanfaatan sumber energi selain LPG.
Ia juga meminta Komisi XII DPR RI mendata daerah-daerah yang membutuhkan kompor listrik agar implementasi program dapat dilakukan secara terkoordinasi.
“Supaya bisa kita melakukan kerja sama dan sinkronisasi,” ujarnya.
Selain program kompor listrik, Bahlil mengusulkan anggaran sebesar Rp635,24 miliar dalam RAPBN 2027 untuk program konversi motor listrik yang nantinya dikelola oleh Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (Ditjen EBTKE) Kementerian ESDM.
Dalam paparannya, Bahlil menjelaskan bahwa program kompor listrik dan konversi motor listrik merupakan dua program baru yang diusulkan dalam RAPBN 2027 serta besaran anggaran yang diajukan dapat disesuaikan dengan ketersediaan anggaran pemerintah.
Latar Belakang dan Dukungan Elektrifikasi
Wacana pengalihan penggunaan kompor LPG ke kompor listrik sebelumnya pernah muncul pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Namun, PT PLN (Persero) pada September 2022 memutuskan membatalkan program pengalihan kompor LPG 3 kilogram menjadi kompor listrik dengan pertimbangan menjaga kenyamanan masyarakat selama proses pemulihan ekonomi pascapandemi COVID-19.
Di tengah lonjakan harga energi akibat pecahnya perang antara Amerika Serikat-Israel dan Iran, Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno kembali mendorong pemerintah melakukan transisi dari kompor gas ke kompor listrik.
Eddy menilai biaya transisi menuju kompor listrik lebih rendah dibandingkan biaya yang harus ditanggung pemerintah untuk subsidi impor LPG.
“Sebagaimana diketahui, Indonesia mengimpor 75–80 persen kebutuhan LPG yang harganya sejalan dengan harga minyak mentah,” kata Eddy.
Ia juga menyatakan akan mendukung langkah pemerintah dalam mempercepat elektrifikasi di berbagai sektor, termasuk sektor transportasi, sektor industri, dan penggunaan kompor listrik untuk kegiatan memasak.
- Penulis :
- Arian Mesa
