Pantau - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyatakan sistem Pemilihan Toko Terbuka (PTT) memperkuat tata kelola Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau Bedah Rumah melalui mekanisme yang lebih transparan, efisien, dan antikorupsi.
Maruarar Sirait atau Ara menyampaikan hal tersebut saat peluncuran Program BSPS Tahun 2026 untuk wilayah DKI Jakarta dan Kepulauan Seribu bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.
Ara mengatakan sistem PTT menjadi inovasi dalam pelaksanaan Program BSPS karena memungkinkan penggunaan anggaran negara dilakukan secara terbuka dan dapat diawasi oleh berbagai pihak.
"Sistem PTT dilakukan selain berguna untuk efisiensi anggaran, juga dapat digunakan kembali untuk kepentingan rakyat dengan cara yang transparan, baik, benar dan antikorupsi," ujar Ara.
Ia menegaskan seluruh anggaran yang digunakan dalam Program BSPS harus dapat dipertanggungjawabkan dan dikelola secara transparan.
"Ini uang negara yang harus diawasi, harus transparan dan tidak boleh korupsi. Ada efisiensi sekitar Rp9 juta, saran saya berikan kepada yang paling miskin dan yang paling tua supaya kita bisa berkeadilan untuk rakyat," katanya.
Pelaksanaan PTT di Kelurahan Kalianyar, Jakarta Barat, menghasilkan efisiensi anggaran sekitar Rp9 juta setelah masyarakat penerima bantuan memilih penyedia bahan bangunan secara terbuka.
Kementerian PKP mencatat alokasi Program BSPS Tahun 2026 di DKI Jakarta mencapai 5.659 unit rumah atau meningkat signifikan dibandingkan 158 unit pada tahun sebelumnya.
Sebanyak 5.359 unit rumah dialokasikan untuk wilayah perkotaan dan 300 unit rumah untuk kawasan pesisir di Kepulauan Seribu.
Khusus Jakarta Barat, program tersebut mendapatkan alokasi 1.350 unit rumah.
Hasil inventarisasi dan verifikasi menunjukkan terdapat 942 unit rumah yang menjadi sasaran program dan tersebar di enam kecamatan serta 22 kelurahan.
Kelurahan Kalianyar, Kecamatan Tambora, memperoleh alokasi sebanyak 29 unit rumah penerima manfaat.
Ara mengapresiasi kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (P3KP) Jawa I yang telah melakukan inventarisasi, verifikasi, hingga pelaksanaan program di lapangan.
"Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim Balai P3KP Jawa I yang telah bekerja dengan baik sehingga program ini dapat berjalan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat yang membutuhkan," ujarnya.
Kementerian PKP menegaskan Program BSPS dan sistem Pemilihan Toko Terbuka akan terus diterapkan untuk memastikan bantuan perumahan tepat sasaran, meningkatkan kualitas hunian masyarakat berpenghasilan rendah, serta mewujudkan tata kelola yang transparan dan bebas korupsi.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
