Pantau - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah menilai penataan kawasan kumuh mampu mengubah masa depan desa pesisir sekaligus membuka peluang pembangunan berkelanjutan saat meresmikan hasil pembangunan Dana Alokasi Khusus Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu (DAK PPKT) Kawasan Dorokarama II Segmen I Tahun 2025 di Desa Soro, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat, pada 15 Juni 2026.
Penataan Kawasan Dinilai Dorong Transformasi Sosial
Fahri menegaskan bahwa penataan kawasan kumuh tidak hanya bertujuan memperbaiki kondisi fisik lingkungan tetapi juga menjadi instrumen penting untuk mendorong perubahan sosial dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Ia mengungkapkan, “Ini adalah tanda bahwa kawasan pesisir kita mulai bangkit dan siap menjadi bagian penting dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045.”
Menurut Fahri, kawasan Dorokarama II yang telah ditata menunjukkan bahwa masyarakat memiliki kemampuan besar untuk bertransformasi apabila mendapat dukungan kebijakan dan program pembangunan yang tepat.
Ia juga menyampaikan, “Banyak talenta di pelosok desa yang memiliki kemampuan mendesain dan mentransformasi kawasan kumuh menjadi kawasan yang lebih baik. Mereka adalah arsitek-arsitek bertalenta yang dimiliki daerah.”
Selain pembangunan infrastruktur permukiman, Fahri menekankan pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pemenuhan kebutuhan gizi, kesehatan, dan pendidikan sebagai fondasi menuju Indonesia Emas 2045.
Ia menilai pembangunan fisik harus berjalan beriringan dengan pembangunan manusia agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara berkelanjutan oleh masyarakat.
Pemerintah Daerah Harapkan Dukungan Berlanjut
Bupati Dompu Bambang Firdaus menyampaikan apresiasi kepada pemerintah pusat atas dukungan dalam pelaksanaan program pengentasan permukiman kumuh terpadu di Desa Soro.
Menurut Bambang, program tersebut telah membawa perubahan nyata bagi masyarakat melalui peningkatan kualitas lingkungan hunian yang lebih sehat, aman, dan layak huni.
Kawasan Dorokarama II memiliki luas sekitar 8,7 hektare, sementara penanganan melalui program DAK PPKT baru mencakup sekitar 2,28 hektare sehingga masih terdapat sebagian kawasan yang memerlukan penanganan lanjutan.
Pemerintah Kabupaten Dompu berharap dukungan dari pemerintah pusat dapat terus berlanjut agar penyelesaian kawasan kumuh yang masih tersisa dapat dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan.
- Penulis :
- Arian Mesa
