Pantau - Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Muhammad Qodari menegaskan dialog harus menjadi bagian utama dalam praktik demokrasi setelah diskusi yang menghadirkan sejumlah pejabat negara di Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, berlangsung tidak kondusif akibat aksi penolakan sebagian mahasiswa.
Qodari menyampaikan pemerintah tetap berkomitmen membuka ruang dialog dengan masyarakat dalam pelaksanaan dan perbaikan berbagai program prioritas nasional.
“Yang namanya demokrasi itu bisa terjadi kalau ada dialog. Kalau tidak ada dialog, hanya tuntutan, kan bukan demokrasi namanya. Itu namanya semua gue, maunya dia saja,” kata Qodari.
Diskusi di UGM Sempat Berjalan Lancar
Peristiwa tersebut terjadi dalam diskusi yang menghadirkan Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, dan Wakil Menteri Pertanian Sudaryono di Joglo Gelanggang Inovasi dan Kreativitas (GIK) UGM pada Senin (15/6).
Menurut Qodari, acara awalnya berlangsung tertib dan mendapat restu dari sebagian mahasiswa serta otoritas kampus.
Namun, situasi berubah ketika sejumlah mahasiswa merangsek ke panggung dan membentangkan spanduk penolakan sehingga diskusi akhirnya terhenti.
“Jadi, sebetulnya kan ada anomali di situ, ada interupsi,” ungkapnya.
Qodari menilai ketidaksetujuan terhadap suatu kebijakan seharusnya disampaikan melalui dialog dan diskusi yang konstruktif.
“Saya kira dialog itu, ya, dijawab dengan dialog yang lain, kan tidak susah. Saya kira itu jawaban yang paling proporsional. Kalau kita bicara mengenai demokrasi dan bicara mengenai dialog,” ujarnya.
MBG Disebut Bagian dari Mandat Pemilih
Qodari juga menanggapi tuntutan sebagian mahasiswa yang meminta penghentian program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Ia menegaskan program tersebut merupakan salah satu prioritas Presiden Prabowo Subianto yang menjadi bagian dari visi dan misi saat kampanye pemilihan umum.
Menurutnya, program MBG lahir dari upaya pemerintah mengatasi persoalan gizi buruk dan stunting di Indonesia.
“Nah pada titik itu juga saya mau kasih konteks, bahwa yang namanya MBG nggak bisa Anda (mahasiswa) minta langsung berhenti. Prabowo dipilih karena program kerja yang dilaksanakan, nggak bisa diberhentikan,” tegas Qodari.
Ia membedakan ketidaksetujuan terhadap program pemerintah menjadi dua kategori, yakni politik dan teknokratis.
Untuk aspek politik, Qodari menilai program yang telah menjadi janji kampanye harus dijalankan sebagai bentuk pemenuhan mandat rakyat.
“Salah besar kalau justru menuntut Pak Prabowo untuk menghentikan program itu, karena itu justru janji kampanyenya. Anda sama dengan mengatakan Pak Prabowo jangan memenuhi janji kampanye,” katanya.
Sementara itu, kritik yang bersifat teknokratis dinilai dapat menjadi bahan evaluasi dan perbaikan dalam pelaksanaan program pemerintah.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
