billboard mobile
HOME  ⁄  Ekonomi

Menteri UMKM Apresiasi Kemudahan Perizinan di Kalimantan Timur, Pemprov Perkuat Ekosistem dan Targetkan 100 UKM Siap Ekspor

Oleh Leon Weldrick
SHARE   :

Menteri UMKM Apresiasi Kemudahan Perizinan di Kalimantan Timur, Pemprov Perkuat Ekosistem dan Targetkan 100 UKM Siap Ekspor
Foto: Menteri UMKM Maman Abdurrahman didampingi Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud pada Festival Kemudahan dan Perlindungan Usaha Mikro yang berlangsung di BSCC Dome Balikpapan (sumber: ANTARA/HO-Adpim)

Pantau - Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman mengapresiasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur beserta pemerintah kabupaten dan kota atas kemudahan perizinan serta sertifikasi yang diberikan kepada pelaku UMKM saat membuka Festival Kemudahan dan Perlindungan Usaha Mikro di BSCC Dome Balikpapan.

Maman menyampaikan apresiasi tersebut setelah menerima berbagai masukan dari pelaku UMKM yang merasakan proses pelayanan yang cepat dan mudah di Kalimantan Timur.

"Luar biasa, saya kaget. Ternyata dari pengakuan teman-teman pelaku UMKM di sini, mereka dilayani dengan sangat cepat dan mudah," ungkapnya.

Menurut Maman, efisiensi birokrasi yang dirasakan pelaku usaha menunjukkan komitmen kuat pemerintah daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui sektor UMKM.

"Kebijakan, terobosan, serta langkah positif yang diambil Pemprov Kaltim beserta seluruh pemerintah kabupaten dan kota sudah sangat layak masuk dalam kategori ramah terhadap UMKM," ujarnya.

Strategi Penguatan UMKM dan Target Ekspor

Menanggapi apresiasi tersebut, Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas'ud menjelaskan bahwa pemerintah daerah telah menyusun peta jalan strategis untuk memperkuat ekosistem usaha lokal.

Fokus utama program UMKM Kalimantan Timur pada 2026 meliputi digitalisasi usaha, standardisasi produk, dan perluasan pasar internasional.

Salah satu program prioritas yang dijalankan adalah Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang mencakup pendampingan transformasi koperasi modern serta penguatan koperasi sektor riil.

Pemprov Kalimantan Timur juga menjalankan Program Pengembangan UMKM dan Bimbingan Teknis (Bimtek) UKM Ekspor untuk meningkatkan daya saing pelaku usaha.

Pemerintah daerah menargetkan mencetak 100 UKM siap ekspor pada 2026 melalui fasilitasi sertifikasi, perluasan kemitraan usaha, dan peningkatan literasi digital.

"Kami juga melaksanakan Program Pengembangan UMKM dan Bimbingan Teknis (Bimtek) UKM Ekspor. Target kami tahun ini adalah mencetak 100 UKM siap ekspor melalui fasilitasi sertifikasi, perluasan kemitraan, dan peningkatan literasi UKM digital," kata Rudy Mas'ud.

Untuk mendukung penetrasi pasar global, Pemprov Kalimantan Timur memfasilitasi partisipasi pelaku usaha dalam Trade Expo Indonesia, kegiatan business matching, serta pendampingan eksportir dari hulu hingga hilir.

Pemberdayaan SDM dan Pengembangan Infrastruktur Usaha

Dalam bidang pengembangan sumber daya manusia, Pemprov Kalimantan Timur menargetkan pemberdayaan 1.050 UMKM selama periode 2025–2026 melalui Program Pengembangan Kewirausahaan Terpadu (PKT).

Program tersebut mencakup pelatihan kuliner, pelatihan barista, pelatihan digital printing, pelatihan menjahit, serta sertifikasi kompetensi bagi pelaku UMKM.

Pelaksanaan tahap pertama program dilakukan pada 2025 di Samarinda, Balikpapan, dan Kutai Kartanegara.

Program tersebut diperluas pada 2026 ke Bontang, Penajam Paser Utara, dan wilayah lainnya di Kalimantan Timur.

"Program PKT ini kami gulirkan di seluruh kabupaten dan kota. Fase pertama telah dimulai pada 2025 di Samarinda, Balikpapan, dan Kutai Kartanegara. Selanjutnya pada tahun 2026 ini, program diperluas ke Bontang, Penajam Paser Utara (PPU), dan daerah-daerah lainnya," ungkap Rudy Mas'ud.

Untuk memperkuat ekosistem usaha jangka panjang, Pemprov Kalimantan Timur mengembangkan Proyek Jospol yang mencakup pembangunan Rumah Produksi Bersama (RPB) dan pengembangan kawasan industri.

Beberapa proyek yang sedang berjalan meliputi RPB Pakan Ternak dan RPB Pamigo di Kutai Kartanegara.

Pembangunan kawasan industri secara besar-besaran dijadwalkan mulai pada 2027.

Selain itu, pemerintah daerah juga membangun Pusat Distribusi Provinsi (PDP) untuk memperbaiki rantai pasok, memperpendek jalur distribusi bahan baku, dan menjaga stabilitas harga.

Penulis :
Leon Weldrick
Kemenkeu 2026