Pantau - Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) memperkuat kolaborasi pembiayaan perumahan guna mendukung Program 3 Juta Rumah di Papua, sekaligus memperluas akses kepemilikan rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Langkah tersebut dilakukan melalui optimalisasi skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang menjadi salah satu instrumen utama pemerintah dalam membantu masyarakat memperoleh hunian layak.
Perluas Akses Rumah Subsidi
Deputi Komisioner Bidang Hukum dan Administrasi BP Tapera Wilson Lie Simatupang mengatakan pemerintah telah menyiapkan berbagai kemudahan agar masyarakat berpenghasilan rendah lebih mudah memiliki rumah.
“Pemerintah telah memberikan berbagai kemudahan agar masyarakat berpenghasilan rendah semakin mudah memiliki rumah. BP Tapera terus memperluas akses informasi dan pembiayaan sehingga manfaat program FLPP dapat dirasakan lebih banyak masyarakat,” ungkap Wilson.
BP Tapera juga memperkuat kerja sama dengan pemerintah daerah, perbankan, dan pelaku usaha untuk memperluas jangkauan pembiayaan rumah subsidi di Papua.
Pertumbuhan Ekonomi Papua Jadi Modal Pengembangan
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti mengajak masyarakat Papua berpartisipasi dalam Sensus Ekonomi yang akan menjadi dasar penyusunan berbagai kebijakan pembangunan, termasuk sektor perumahan.
Menurut Amalia, kondisi ekonomi Papua menunjukkan tren positif dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Papua pada triwulan I 2026 mencapai 4,96 persen secara tahunan.
BPS juga mencatat tingkat kemiskinan terendah berada di Papua Barat Daya sebesar 17,50 persen, sedangkan tingkat pengangguran terbuka terendah tercatat di Papua Pegunungan sebesar 1,70 persen.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menegaskan pembangunan perumahan memiliki dampak ekonomi yang luas karena melibatkan berbagai sektor usaha.
“Program perumahan menggerakkan UMKM, toko bangunan, kontraktor hingga pengembang. Kalau rumah dibangun, ekonomi ikut bergerak dan kemiskinan bisa ditekan,” ujarnya.
Tito juga meminta pemerintah daerah di Papua Raya memberikan kemudahan perizinan bagi pengembang serta memanfaatkan berbagai insentif dari pemerintah pusat, seperti pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) gratis bagi MBR, dan kemudahan pembiayaan perumahan.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
