Mendagri Beri Penghargaan dan Kucurkan Rp64 Miliar untuk Daerah Berprestasi di Tanah Papua

Pantau - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian memberikan penghargaan kepada kepala daerah berprestasi di Tanah Papua sekaligus mengucurkan Dana Insentif Daerah (DID) senilai Rp64 miliar untuk mendorong peningkatan kinerja pemerintah daerah.

Penghargaan untuk Dorong Kompetisi Positif

Penghargaan tersebut diberikan dalam kegiatan malam penganugerahan apresiasi pemerintah daerah berprestasi regional Papua 2026 yang berlangsung di Kota Jayapura, Senin.

"Penghargaan ini untuk memotivasi kepala daerah supaya bisa terjadi iklim kompetitif untuk maju tetapi juga memberikan gambaran tentang banyak kepala daerah di Papua yang berprestasi," ujar Tito Karnavian.

Mendagri menjelaskan penghargaan diberikan berdasarkan empat kategori penilaian, yakni penanggulangan kemiskinan dan penurunan stunting, creative financing atau pembiayaan kreatif, penurunan tingkat pengangguran, serta pengendalian inflasi.

Dana insentif tersebut akan disalurkan langsung ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) untuk mendukung berbagai program kemasyarakatan.

"Jadi malam ini anggaran Rp64 miliar telah dikucurkan kepada daerah berprestasi dan dana itu akan disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) untuk digunakan oleh kepala daerah untuk kegiatan kemasyarakatan," ungkapnya.

Dana Insentif Diharapkan Tingkatkan Kesejahteraan

Tito berharap penghargaan dan insentif fiskal dapat memacu seluruh kepala daerah di Tanah Papua untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik.

"Sehingga diharapkan ke depan semua kepala daerah di Tanah Papua berlomba-lomba untuk bisa mendapatkan dana insentif fiskal," katanya.

Ia juga mengingatkan agar dana yang diterima digunakan secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Kami juga mengharapkan setiap kepala daerah yang menerima penghargaan dan anggaran ini ke depan tidak bermasalah dengan hukum," ujar Tito Karnavian.

Pemerintah berharap pemberian penghargaan dan insentif fiskal tersebut dapat memperkuat tata kelola pemerintahan daerah sekaligus mempercepat pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Tanah Papua.