Pantau - Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan Indonesia siap memasuki fase baru implementasi pasar karbon yang kredibel, transparan, dan berdampak besar melalui penguatan tata kelola sektor kehutanan dalam pertemuan The Coalition Senior Representatives Meeting di sela London Climate Action Week di London, Inggris.
Pemerintah Perkuat Regulasi dan Infrastruktur Pasar Karbon
Raja Juli Antoni mengungkapkan, "Indonesia tidak lagi sekadar merancang kebijakan, melainkan telah melangkah jauh ke tahap implementasi praktis yang nyata di lapangan."
Menurutnya, kesiapan tersebut diperkuat dengan penerbitan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 6 Tahun 2026 dan Nomor 7 Tahun 2026 sebagai aturan turunan dari Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025.
Regulasi itu menjadi landasan hukum untuk memperkuat tata kelola, menjaga integritas lingkungan, serta memberikan kepastian regulasi bagi investor berkelanjutan.
Kementerian Kehutanan juga dijadwalkan menyerahkan Persetujuan Menteri sekaligus menerbitkan kredit karbon sektor kehutanan dengan volume lebih dari 30 juta ton CO2e pada 6 Juli 2026.
Selanjutnya, pemerintah akan meluncurkan Sistem Registri Unit Karbon (SRUK) pada 9 Juli 2026 sebagai infrastruktur utama pasar karbon nasional.
Raja Juli Antoni mengungkapkan, "Kehadiran SRUK akan memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan pasar, sekaligus memberikan kepastian yang lebih besar bagi para pengembang proyek dan investor global."
Indonesia Ajak Dunia Perkuat Kolaborasi Pasar Karbon
Menhut menyampaikan sejumlah proyek karbon kehutanan Indonesia juga akan diregistrasikan menggunakan standar yang diakui secara internasional.
Ia mengungkapkan, "Hal ini mempertegas kesiapan Indonesia mengelola potensi besar solusi berbasis alam mulai dari hutan tropis, lahan gambut, hingga mangrove, serta penjajakan teknologi masa depan seperti biochar dan CCUS."
Dalam forum tersebut, Raja Juli Antoni turut mengajak komunitas internasional mengirimkan sinyal kuat mengenai pentingnya kredit karbon berintegritas tinggi, mendorong korporasi dan lembaga keuangan global mengintegrasikan kredit karbon berkualitas dalam strategi transisi iklim, serta memperkuat kerja sama melalui Article 6 Perjanjian Paris.
Ia mengungkapkan, "Melalui kolaborasi yang setara dan saling menghormati prioritas nasional, Indonesia menyatakan kesiapan penuh untuk bersinergi dengan seluruh mitra global demi mewujudkan ekosistem pasar karbon dunia yang lebih besar, kuat, dan terpercaya."
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
