Pantau - Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) menilai Papua memiliki potensi besar untuk mengembangkan transformasi bisnis kehutanan melalui pendekatan Multiusaha Kehutanan (MUK) guna meningkatkan nilai ekonomi sekaligus menjaga kelestarian hutan.
APHI Dorong Penyusunan Roadmap Kehutanan Papua
Ketua Umum APHI Soewarso mengatakan pendekatan Multiusaha Kehutanan tidak hanya mengoptimalkan hasil hutan kayu, tetapi juga hasil hutan bukan kayu serta jasa lingkungan.
Ia mengungkapkan, "Dengan dukungan kebijakan yang selaras antara pemerintah pusat dan daerah, sektor kehutanan Papua dapat memberikan kontribusi yang jauh lebih besar terhadap penerimaan negara, pendapatan daerah, pembangunan infrastruktur, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat."
APHI saat ini melakukan roadshow ke sejumlah daerah untuk memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan para pemangku kepentingan dalam mendorong transformasi sektor kehutanan nasional, termasuk dengan Pemerintah Provinsi Papua.
Soewarso menjelaskan APHI mendorong penyusunan roadmap pembangunan kehutanan Papua sebagai pedoman pengembangan sektor kehutanan yang lebih kompetitif, berkelanjutan, serta mampu menghidupkan kembali industri kehutanan dari hulu hingga hilir.
Menurutnya, roadmap tersebut juga diharapkan menjadi dasar pengembangan industri pengolahan hasil hutan yang lebih dekat dengan sumber bahan baku, pengembangan jasa lingkungan karbon, serta penyempurnaan berbagai kebijakan untuk meningkatkan daya saing produk kehutanan Papua.
APHI juga mengusulkan pembukaan akses ekspor langsung kayu gergajian dari Papua, penyempurnaan kebijakan penampang kayu olahan, dan harmonisasi kebijakan pemerintah pusat maupun daerah untuk mempercepat implementasi Multiusaha Kehutanan.
Pemprov Papua Dukung Pengelolaan Hutan Berkelanjutan
Gubernur Papua Mathius D Fakhiri menyatakan dukungan terhadap pengembangan sektor kehutanan yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan.
Ia mengatakan, "Kami menyambut baik berbagai program yang dapat meningkatkan kontribusi pelaku usaha terhadap pendapatan daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua melalui pengelolaan hutan lestari yang tidak merusak lingkungan."
Mathius menambahkan Pemerintah Provinsi Papua terus memperkuat infrastruktur pendukung, termasuk peningkatan kapasitas Pelabuhan Jayapura dan pembangunan pelabuhan di Kabupaten Sarmi untuk mendukung industri kehutanan dan ekspor hasil hutan.
Menurutnya, usulan ekspor langsung kayu gergajian maupun perluasan kebijakan penampang kayu olahan perlu didukung data ilmiah dan kajian komprehensif yang dituangkan dalam roadmap pembangunan kehutanan Papua sebagai dasar koordinasi kebijakan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat.
Dalam pertemuan tersebut juga dibahas peluang penguatan pembiayaan pendidikan kehutanan melalui optimalisasi pemanfaatan dana kompensasi hak ulayat, sementara APHI bersama Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua akan menyusun roadmap pengelolaan hutan Papua untuk lima hingga sepuluh tahun ke depan.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
