Pantau - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mendorong partisipasi aktif mahasiswa untuk mengawal penyaluran bahan bakar minyak (BBM) subsidi dan BBM kompensasi agar tepat sasaran, sekaligus mencegah penyalahgunaan yang dinilai semakin berisiko seiring meningkatnya disparitas harga antara BBM subsidi dan BBM non-subsidi.
Mahasiswa Diajak Perkuat Pengawasan Penyaluran BBM Subsidi
Kepala BPH Migas Wahyudi Anas mengajak mahasiswa di seluruh Indonesia untuk bersama-sama mengawasi kuota BBM subsidi yang telah dialokasikan pemerintah.
"Saya titip kepada seluruh mahasiswa di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, mari bersama bahu-membahu mengawal kuota BBM subsidi yang telah dialokasikan pemerintah agar penyalurannya berjalan efektif, tepat sasaran dan mendukung aktivitas ekonomi masyarakat yang berhak," ungkap Wahyudi.
Wahyudi menjelaskan BBM subsidi merupakan bentuk keberpihakan negara kepada masyarakat yang membutuhkan.
Ia mengatakan pemerintah telah menetapkan kategori masyarakat yang berhak menerima subsidi BBM.
Menurut Wahyudi, apabila BBM subsidi dimanfaatkan oleh pihak yang tidak berhak, maka hak masyarakat penerima subsidi akan berkurang.
Wahyudi menyampaikan pengurus dan anggota Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) juga memiliki peran penting dalam mencegah penyalahgunaan BBM subsidi dan BBM kompensasi.
Ia mengungkapkan, "Karena itu, pengawasan (penyaluran BBM subsidi) harus terus diperkuat melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. BPH Migas bersama kementerian dan lembaga terkait, pemerintah daerah, Badan Usaha, Aparat Penegak Hukum, serta masyarakat memiliki tanggung jawab yang sama, yaitu memastikan setiap liter BBM subsidi benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak."
Pernyataan tersebut disampaikan Wahyudi dalam Forum Diskusi Energi yang diselenggarakan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dengan tema Ketahanan Energi Nasional di Sektor Hilir: Peran Pemuda dalam Mengawal Keadilan Distribusi Energi.
Wahyudi menegaskan keadilan distribusi energi juga diwujudkan melalui pemerataan akses energi hingga wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).
Ia mengatakan, "Pemerintah terus mengawal pelaksanaan Program BBM Satu Harga sebagai wujud kehadiran negara dalam menyediakan akses energi yang berkeadilan bagi masyarakat di wilayah 3T."
DPR, Hiswana Migas, dan HMI Dukung Kolaborasi Pengawasan
Wahyudi mengapresiasi Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) atas penyelenggaraan Forum Diskusi Energi yang dinilainya menjadi ruang dialog positif antara pemerintah dan generasi muda.
Ia menyampaikan, "Forum ini menjadi ruang dialog yang positif antara pemerintah dan generasi muda. Kami mengapresiasi komitmen HMI untuk bersama-sama mengawal penyaluran BBM subsidi agar masyarakat memperoleh pelayanan energi secara optimal."
Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya menegaskan pengawasan penyaluran BBM subsidi memerlukan sinergi seluruh pemangku kepentingan.
Ia mengatakan, "Seluruh pihak ikut berperan dalam mengamankan penyaluran BBM subsidi. Aparat penegak hukum, BPH Migas, pemerintah daerah, dan Komisi XII DPR RI terus bersinergi untuk memastikan BBM subsidi benar-benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkan."
Menurut Bambang, pengawasan harus dilakukan secara konsisten agar BBM subsidi tidak dimanfaatkan oleh pihak yang tidak berhak untuk memperoleh keuntungan dari selisih harga.
Bambang menilai kolaborasi seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci agar subsidi energi tepat sasaran.
Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas (Hiswana Migas) Rachmad Muhamadiyah menyatakan organisasinya berkomitmen mematuhi seluruh aturan pemerintah.
Rachmad menyampaikan, "Mengenai keandalan distribusi energi secara riil di masyarakat, Hiswana Migas adalah ujung tombaknya di lapangan. Oleh karena itu, sebagai mitra strategis, kami berkomitmen penuh untuk selalu patuh dan mengawal setiap regulasi serta standar operasional yang ditetapkan pemerintah."
Ketua Umum PB HMI Bagas Kurniawan menilai subsidi energi merupakan kebijakan yang sangat strategis karena berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat luas dan berdampak terhadap pengelolaan keuangan negara.
Bagas menegaskan pengawasan terhadap penyaluran BBM subsidi harus menjadi perhatian bersama agar manfaat subsidi benar-benar diterima masyarakat yang berhak.
HMI juga menyatakan dukungannya untuk mencegah penyalahgunaan BBM subsidi dan BBM kompensasi serta mendukung upaya pemerintah dalam mendorong terwujudnya swasembada energi nasional.
- Penulis :
- Arian Mesa
