Pantau - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) memastikan suku bunga Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) tetap sebesar 5 persen hingga akhir tenor kredit meskipun Bank Indonesia (BI) menaikkan suku bunga acuannya.
Bunga Tetap dan Cicilan Tidak Berubah
Sekretaris Jenderal Kementerian PKP, Didyk Choiroel, menegaskan kenaikan BI Rate tidak memengaruhi cicilan rumah subsidi yang disalurkan melalui skema FLPP.
Program FLPP diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah sesuai kriteria yang diatur dalam Permen PKP Nomor 5 Tahun 2025.
Melalui program tersebut, masyarakat memperoleh manfaat berupa harga rumah yang terjangkau, suku bunga tetap 5 persen, subsidi bantuan uang muka sebesar Rp4 juta, serta cicilan yang ringan dan tetap hingga masa kredit berakhir.
"Program FLPP sangat berpihak kepada rakyat. Penerimanya adalah masyarakat berpenghasilan rendah sesuai kriteria yang diatur dalam Permen PKP Nomor 5 Tahun 2025. Selain harga rumah yang terjangkau, masyarakat juga mendapatkan suku bunga tetap sebesar 5 persen, subsidi bantuan uang muka sebesar Rp4 juta, serta cicilan yang ringan dan tetap sampai masa kredit berakhir," ungkap Didyk.
Bank Indonesia sebelumnya menaikkan BI Rate menjadi 5,25 persen pada 20 Mei 2026 dan kembali meningkat menjadi 5,75 persen pada 18 Juni 2026.
Meski demikian, Kementerian PKP menegaskan penerima FLPP tetap memperoleh kepastian cicilan yang tidak berubah karena skema tersebut dirancang untuk melindungi masyarakat berpenghasilan rendah dalam mengakses rumah layak dan terjangkau.
"Dengan arahan Presiden, Menteri PKP, serta dukungan Komite BP Tapera, bunga FLPP tetap 5 persen dan tidak akan naik hingga tenor kredit selesai. Ini memberikan kepastian dan perlindungan bagi masyarakat agar tidak terdampak fluktuasi suku bunga pasar," ujarnya.
Penyaluran FLPP Terus Meningkat
Didyk menjelaskan keberlanjutan program FLPP didukung oleh skema pendanaan yang terdiri atas 75 persen dari BP Tapera dan 25 persen dari dukungan sektor pembiayaan melalui skema yang melibatkan SMF dan perbankan.
"Sebanyak 75 persen pendanaan FLPP berasal dari BP Tapera, sedangkan 25 persen lainnya berasal dari dukungan sektor pembiayaan melalui skema yang melibatkan SMF dan perbankan. Dengan skema tersebut, program FLPP dapat terus berjalan dan menjangkau lebih banyak masyarakat," katanya.
Minat masyarakat terhadap rumah subsidi terus meningkat dengan realisasi penyaluran FLPP pada 2025 mencapai 278 ribu unit rumah yang menjadi capaian tertinggi sepanjang sejarah pelaksanaan program tersebut.
Hingga 24 Juni 2026, realisasi penyaluran FLPP telah mencapai 81.268 unit rumah yang dananya telah dicairkan serta 21.735 unit rumah yang telah melaksanakan akad kredit.
Didyk menilai capaian tersebut menunjukkan rumah subsidi masih menjadi pilihan masyarakat karena menawarkan cicilan yang terjangkau, tidak terdampak kenaikan BI Rate, serta kualitas hunian yang semakin baik.
"Capaian ini menunjukkan bahwa rumah subsidi masih menjadi pilihan yang tepat bagi masyarakat. Selain cicilannya terjangkau dan tidak terpengaruh kenaikan BI Rate, kualitas rumah subsidi saat ini juga semakin baik," tuturnya.
- Penulis :
- Gerry Eka
