HOME  ⁄  Ekonomi

Menteri PKP Arahkan Penyediaan Rumah di Perkotaan Melalui Hunian Vertikal

Oleh Ahmad Yusuf
SHARE   :

Menteri PKP Arahkan Penyediaan Rumah di Perkotaan Melalui Hunian Vertikal
Foto: (Sumber :Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyampaikan keterangan kepada wartawan di Jakarta. (ANTARA/Aji Cakti).)

Pantau - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyatakan penyediaan rumah di kawasan perkotaan akan diarahkan melalui pembangunan hunian vertikal sebagai solusi atas keterbatasan lahan dan tingginya kebutuhan perumahan masyarakat.

Ia mengatakan penyediaan perumahan di wilayah perkotaan menghadapi tantangan utama berupa keterbatasan lahan sehingga pembangunan hunian vertikal menjadi pilihan strategis.

Hunian Vertikal Jadi Solusi Keterbatasan Lahan

Ara mengungkapkan, “Oleh sebab itu penyediaan perumahan di kawasan perkotaan diarahkan melalui pembangunan hunian vertikal.”

Ia menjelaskan backlog kepemilikan rumah secara nasional masih mencapai 9,6 juta unit berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2025.

Ara mengungkapkan, “Ini juga merupakan arahan Presiden Prabowo supaya tanah-tanah, lahan-lahan itu tidak terlalu banyak terpakai untuk perumahan jadinya diarahkan ke atas.”

Menurutnya, lahan yang disediakan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) akan dimanfaatkan untuk pembangunan rumah susun dan kota satelit bagi masyarakat.

ATR/BPN Siapkan Lahan di Berbagai Wilayah

Ara mengatakan pembangunan rumah susun menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto dan Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo.

Ia menyebut Kementerian PKP saat ini tengah mengecek lahan yang diberikan Kementerian ATR/BPN di 188 lokasi.

Sementara itu, Kementerian ATR/BPN memperkuat dukungan terhadap Program Strategis Nasional melalui penyediaan lahan untuk pembangunan permukiman hunian vertikal dan kota satelit.

Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid menyatakan lahan potensial telah disiapkan di berbagai wilayah di Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, hingga Sulawesi dengan total indikasi luas lebih dari 129.000 hektare.

Penulis :
Ahmad Yusuf