HOME  ⁄  Ekonomi

BPS Manfaatkan AI untuk Percepat Sensus Ekonomi 2026, Data Responden Dipastikan Tetap Aman

Oleh Arian Mesa
SHARE   :

BPS Manfaatkan AI untuk Percepat Sensus Ekonomi 2026, Data Responden Dipastikan Tetap Aman
Foto: Wakil Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Sonny Harry Budiutomo Harmadi dan Gubernur Sulawesi Utara Yulius Selvanus didampingi pejabat terkait mencanangkan Sensus Ekonomi 2026 Sulawesi Utara, Senin (sumber: ANTARA/Karel A Polakitan)

Pantau - Badan Pusat Statistik (BPS) memanfaatkan teknologi artificial intelligence (AI) untuk mempercepat pemrosesan data dan meningkatkan efisiensi pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang berlangsung secara serentak di seluruh Indonesia, dengan jaminan kerahasiaan data responden tetap terjaga melalui sistem verifikasi berjenjang dan infrastruktur milik BPS.

Wakil Kepala BPS Sonny Harry Budiutomo Harmadi mengatakan penggunaan AI menjadi solusi atas kompleksitas pelaksanaan sensus yang mencakup wilayah yang luas dan jutaan pelaku usaha.

Ia mengungkapkan, “Sensus Ekonomi 2026 ini memiliki kesulitan yang cukup tinggi, mulai dari wilayah sensus hingga menyangkut jutaan pelaku usaha, sehingga penggunaan AI sangat membantu dalam pemrosesan data agar lebih cepat dan akurat, yang biasanya memakan waktu cukup lama. AI juga dapat membantu secara signifikan akurasi datanya serta mampu mendeteksi anomali, duplikasi dan kesalahan input.”

Sonny menjelaskan AI membantu mempercepat pemrosesan data sekaligus meningkatkan akurasi melalui kemampuan mendeteksi anomali, duplikasi, dan kesalahan input.

Ia memastikan seluruh data responden tetap diverifikasi secara berjenjang oleh pegawai organik BPS.

Sonny juga menegaskan jaringan dan server yang digunakan dalam pelaksanaan sensus merupakan milik BPS sendiri sehingga keamanan data tetap terjaga.

Sensus Dilaksanakan Selama 2,5 Bulan

Sensus Ekonomi 2026 berlangsung selama 2,5 bulan mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026.

Sonny mengatakan Sensus Ekonomi merupakan agenda rutin negara yang dilaksanakan setiap 10 tahun sesuai amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik.

Ia menjelaskan perubahan pembangunan dalam kurun waktu satu dekade menjadi alasan penting dilaksanakannya sensus secara berkala.

Sensus Ekonomi sendiri telah dilaksanakan secara rutin sejak 1986.

Sonny mengungkapkan, "Sensus ekonomi ibarat melakukan 'medical check-up'.' Bisa saja kita merasa tubuh sehat, mungkin juga merasa kok ada yang tidak enak di badan kita. Dan kita baru bisa tahu apa penyebab badan kita tidak enak."

Ia menegaskan data hasil "medical check-up" tersebut tidak akan diberikan kepada pihak lain.

Data Sensus Ekonomi 2026 hanya digunakan untuk kepentingan statistik.

Data agregat hasil sensus akan dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan di seluruh daerah di Indonesia.

Sulawesi Utara Didorong Maksimalkan Hasil Sensus

Sonny mengapresiasi capaian kinerja Sulawesi Utara yang dinilai memiliki potensi ekonomi besar dan pertumbuhan yang positif.

Ia mengatakan, "Jadi nanti Pak Gubernur akan dapat data gambaran utuh tentang ekonomi yang ada di Sulawesi Utara ini. Mulai dari laut dan darat, semuanya luar biasa. Bila dilihat dari data, pertumbuhan ekonominya Sulawesi Utara melampaui rata-rata nasional yang diiringi dengan tingkat kemiskinan yang terus menurun, mencapai 6,62 persen."

Pada 2025, pertumbuhan ekonomi Sulawesi Utara tercatat mencapai 5,66 persen.

Secara statistik, Sulawesi Utara menjadi provinsi terbaik di kawasan Sulawesi dalam penanggulangan kemiskinan dan percepatan penurunan stunting.

Capaian tersebut menunjukkan pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Utara berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu, Gubernur Sulawesi Utara Yulius Selvanus menyatakan pencanangan Sensus Ekonomi 2026 di daerahnya sangat berarti bagi pemerintah daerah.

Ia mengatakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara bersama pemerintah kabupaten dan kota memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan sensus.

Yulius berharap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 berjalan lancar tanpa kendala di lapangan.

Ia menyebut Sulawesi Utara memiliki 382 pulau yang tersebar, termasuk tiga kabupaten kepulauan, dengan pendataan akan dilakukan oleh 2.401 petugas lapangan.

Yulius mengungkapkan, "Saya yakin BPS, dengan pengalaman saat melakukan Sensus Penduduk dan Sensus Pertanian, dan pada Sensus Ekonomi kali ini tentunya bisa tetap berjalan dengan baik. Apalagi didukung dengan tim lapangan yang mencapai dua ribu lebih."

Ia berharap data BPS dapat segera diselesaikan sehingga menjadi dasar pemerintah daerah dalam menyusun program-program tahun 2027.

Penulis :
Arian Mesa