Pantau - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan komitmennya memperkuat peran sektor jasa keuangan dalam program keuangan berkelanjutan dan implementasi Nilai Ekonomi Karbon (NEK) guna mendukung pertumbuhan ekonomi melalui transisi menuju ekonomi rendah karbon sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam arsitektur keuangan berkelanjutan global.
Komitmen tersebut disampaikan Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, dalam rangkaian London Climate Action Week (LCAW) 2026 yang berlangsung pada 22–25 Juni 2026 di London.
Keikutsertaan OJK dalam LCAW 2026 menjadi bagian dari upaya memperkuat pengelolaan risiko keuangan terkait perubahan iklim serta penguatan ekosistem pasar karbon di Indonesia melalui kolaborasi dan pembelajaran praktik terbaik internasional.
Rangkaian kegiatan tersebut turut dihadiri Raja Juli Antoni, M. Jumhur Hidayat, Eddy Soeparno, Budisatrio Djiwandono, para duta besar, serta perwakilan Komite Pengarah Nilai Ekonomi Karbon.
OJK Perkuat Pembiayaan Transisi dan Keuangan Berkelanjutan
Friderica menghadiri sejumlah forum internasional, di antaranya The Net Zero Delivery Summit, Roundtable Discussion bersama Centre for Economic Transition Expertise (CETEx) London School of Economics and Political Science, Indonesia Climate Leadership Luncheon, Southeast Asia Climate Action Forum, Satu Karsa Sharing Session with Global Investors, serta berbagai pertemuan bilateral.
OJK menegaskan keberhasilan transisi menuju ekonomi rendah karbon memerlukan ekosistem pembiayaan yang kredibel, transparan, dan mampu menjaga kepercayaan investor.
Friderica mengungkapkan, "OJK akan terus memastikan bahwa agenda keuangan berkelanjutan dan pembiayaan transisi tidak berhenti sebagai kerangka kebijakan, tetapi benar-benar menjadi mekanisme pasar yang credible. Tujuan akhirnya adalah menciptakan sistem keuangan yang stabil, berintegritas, dan mampu membiayai masa depan ekonomi Indonesia yang lebih hijau, tangguh, dan inklusif."
Menurut Friderica, tantangan utama Indonesia bukan hanya menyediakan modal, tetapi memastikan pembiayaan mengalir kepada proyek yang kredibel, layak dibiayai, dan berdampak nyata bagi perekonomian nasional.
Pembiayaan transisi dinilai menjadi agenda strategis bagi Indonesia sebagai negara berkembang, anggota G20, dan negara kepulauan yang tetap harus menjaga pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, memperkuat industrialisasi, sekaligus memenuhi target net zero emissions pada 2060 atau lebih cepat.
Friderica menegaskan keuangan berkelanjutan kini menjadi bagian dari kerangka hukum, regulasi prudensial, tata kelola risiko, dan kewajiban pelaporan lembaga jasa keuangan.
Dalam sesi Transition Finance Panel pada The Net Zero Delivery Summit, OJK menegaskan pembiayaan transisi perlu diarahkan untuk mendukung transformasi sektor energi, manufaktur, transportasi, pertanian, kehutanan, serta penggunaan lahan.
OJK terus memperkuat arsitektur keuangan berkelanjutan melalui Taksonomi untuk Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI), penguatan pelaporan keberlanjutan, penerapan Climate Risk Management and Scenario Analysis (CRMS), pengembangan panduan transition finance dan transition plan, serta pengembangan instrumen keuangan berkelanjutan dan infrastruktur pasar.
OJK juga sedang menyusun RPOJK tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi PUSK, Emiten, dan Perusahaan Publik sebagai revisi POJK 51/2017 yang ditargetkan terbit pada tahun ini.
Friderica menjelaskan TKBI menjadi acuan penting bagi industri jasa keuangan dan investor dalam mengidentifikasi kegiatan ekonomi hijau maupun kegiatan transisi sehingga meminimalkan risiko greenwashing.
Friderica mengatakan, "OJK ingin memastikan bahwa sektor-sektor yang perlu bertransisi tidak ditinggalkan, tetapi didorong memiliki rencana transisi yang kredibel. Transisi yang berhasil bukan sekadar memindahkan modal ke sektor yang sudah hijau, melainkan mentransformasikan sektor-sektor beremisi tinggi menjadi lebih rendah karbon secara bertahap, terukur, dan bertanggung jawab."
Bursa Karbon dan Satu Karsa Jadi Fokus Penguatan Ekosistem
OJK memperkenalkan platform blended finance Satu Karsa kepada investor global yang mendukung proyek karbon berbasis alam melalui kolaborasi dengan Kementerian Kehutanan.
Inisiatif tersebut mendukung reforestasi, agroforestri, pemulihan lahan kritis, pemberdayaan masyarakat, pengembangan kredit karbon berkualitas tinggi, serta penciptaan lapangan kerja baru.
Friderica mengatakan, "Satu Karsa menunjukkan bahwa aset alam Indonesia bukan hanya harus dilindungi, tetapi juga dapat menjadi sumber keunggulan strategis apabila dikelola melalui kerangka yang transparan, berintegritas, dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Melalui pendekatan blended finance, Indonesia dapat menarik investor jangka panjang untuk mendukung pemulihan ekosistem sekaligus menghasilkan kredit karbon berkualitas tinggi."
Dalam Indonesia Climate Leadership Luncheon dan Southeast Asia Climate Action Forum yang diselenggarakan Kamar Dagang dan Industri Indonesia, OJK menegaskan bursa karbon merupakan bagian penting implementasi Nilai Ekonomi Karbon Indonesia.
OJK menjalankan perannya sebagai anggota Komite Pengarah Nilai Ekonomi Karbon sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025, termasuk melalui pengawasan perdagangan karbon di IDX Carbon dan integrasi dengan Sistem Registri Unit Karbon (SRUK).
Melalui POJK Nomor 14 Tahun 2023, OJK mengawasi perdagangan karbon di pasar sekunder guna memastikan tata kelola, transparansi, perlindungan investor, dan integritas pasar.
Revisi POJK 14/2023 akan segera diterbitkan untuk mendukung implementasi Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025.
Sejak diluncurkan pada 2023, Bursa Karbon Indonesia telah mencatat transaksi sekitar dua juta ton CO₂ ekuivalen dengan nilai lebih dari Rp93 miliar.
Friderica mengatakan, "Bursa karbon hanya akan dipercaya apabila unit karbon yang diperdagangkan terukur, tercatat, tertelusur, dan bebas dari penghitungan ganda. Karena itu, integritas pasar, kualitas data, kredibilitas verifikasi, dan tata kelola menjadi prasyarat utama agar pasar karbon dapat benar-benar mendukung pembiayaan transisi."
OJK menegaskan akan terus mendorong sektor jasa keuangan menjadi katalis pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui kolaborasi pemerintah, regulator, dunia usaha, akademisi, dan mitra internasional.
Selain menjadi pembicara di berbagai forum internasional, OJK juga mengadakan pertemuan bilateral dengan mitra strategis global untuk membahas penguatan kerja sama di bidang keuangan berkelanjutan, pembiayaan transisi, pengawasan risiko iklim, dan stabilitas sistem keuangan.
OJK turut berdiskusi dengan London School of Economics and Political Science melalui CETEx mengenai penguatan sinergi kebijakan fiskal, sektor riil, dan sektor jasa keuangan untuk mempercepat pembiayaan proyek transisi yang layak dibiayai dan menarik bagi investor.
OJK juga menjadi pembicara dalam Joint Dialogue yang diselenggarakan oleh The Network for Greening the Financial System dan The Coalition of Finance Ministers for Climate Action bertema Scaling Credible Transition Finance: Bridging Markets and Policy Through Sustainable Pathways.
OJK berpandangan kerja sama internasional penting agar standar global dapat diterapkan secara adil sesuai karakteristik negara berkembang, termasuk melalui dukungan pembiayaan jangka panjang, pembagian risiko, pengembangan data dan metodologi, serta peningkatan kapasitas regulator dan pelaku pasar.
- Penulis :
- Shila Glorya
