Pantau - Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet menilai evaluasi penerapan mandatori biodiesel B50 perlu dilakukan secara komprehensif dengan mempertimbangkan biaya peluang akibat berkurangnya ekspor minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO), selain penghematan impor solar.
Menurut Yusuf, ukuran keberhasilan program tidak cukup hanya membandingkan penghematan impor dengan besarnya insentif biodiesel, tetapi juga harus memperhitungkan dampaknya terhadap penerimaan devisa.
Perlu Hitung Biaya Peluang Ekspor
Pemerintah sebelumnya memperkirakan implementasi B50 mampu menghemat devisa dari penurunan impor solar sekitar Rp157,28 triliun pada 2026.
Di sisi lain, kebutuhan insentif biodiesel yang dikelola Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) diproyeksikan mencapai sekitar Rp32 triliun.
Berdasarkan perhitungan tersebut, manfaat ekonomi program dinilai lebih besar dibandingkan biaya langsung yang dikeluarkan.
Namun, Yusuf menilai perhitungan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan biaya ekonomi secara keseluruhan.
Penghematan Impor Dinilai Harus Diimbangi Analisis Devisa
Menurut Yusuf, penghematan impor perlu dihitung bersamaan dengan potensi berkurangnya penerimaan devisa akibat sebagian produksi CPO dialihkan dari pasar ekspor ke pasar domestik untuk memenuhi kebutuhan biodiesel.
"Ukuran keberhasilan program tidak cukup hanya membandingkan penghematan impor dengan besarnya subsidi, melainkan juga harus memasukkan biaya peluang dari ekspor yang dikorbankan.", ujar Yusuf.
- Penulis :
- Gerry Eka
