HOME  ⁄  Nasional

BKN Sebut Penguatan Kualitas ASN Penting untuk Dukung Kemandirian Fiskal Daerah

Oleh Gerry Eka
SHARE   :

BKN Sebut Penguatan Kualitas ASN Penting untuk Dukung Kemandirian Fiskal Daerah
Foto: Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Republik Indonesia, Prof Zudan Arif Fakrulloh.

Pantau - Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Zudan Arif Fakrulloh menegaskan penguatan kualitas aparatur sipil negara (ASN) menjadi faktor penting dalam mendukung transformasi ekonomi daerah menuju kemandirian fiskal, seiring masih tingginya jumlah ASN dengan tingkat pendidikan di bawah diploma.

Pernyataan tersebut disampaikan Zudan dalam Dialog Otonomi Daerah yang diselenggarakan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) di Deli Serdang, Sumatera Utara, pada Kamis, 2 Juli 2026.

Forum Apkasi mengusung tema "Mendorong Kemandirian Fiskal Melalui Optimalisasi Sumber Pendapatan Daerah" dan mempertemukan kepala daerah serta berbagai pemangku kepentingan untuk membahas strategi menjaga pembangunan di tengah keterbatasan ruang fiskal.

"Sekitar 33 persen dari total 6,7 juta aparatur sipil negara (ASN) di Indonesia masih memiliki tingkat pendidikan di bawah diploma. Kondisi tersebut menjadi tantangan dalam membangun pelayanan publik yang adaptif dan mampu merespons perubahan ekonomi serta perkembangan teknologi.", ujar Zudan.

BKN Percepat Layanan dan Penguatan Kompetensi ASN

Menurut Zudan, BKN terus memperkuat kualitas ASN melalui berbagai langkah strategis, termasuk mempercepat layanan mutasi ASN dan menyediakan layanan profiling kompetensi secara gratis.

"BKN telah memangkas proses mutasi ASN menjadi lima hari kerja dan menyediakan layanan profiling kompetensi secara gratis bagi sekitar 650 ribu calon pejabat sepanjang 2026.", kata Zudan.

Ia menilai penguatan kapasitas ASN sangat penting karena pemerintah daerah membutuhkan birokrasi yang mampu membaca potensi ekonomi wilayah, membangun kolaborasi, serta menghadirkan pelayanan publik yang efisien.

Daerah Didorong Ciptakan Mesin Pertumbuhan Baru

Dalam forum yang sama, ekonom senior sekaligus pendiri CORE Indonesia Hendri Saparini menilai pemerintah daerah perlu menciptakan mesin pertumbuhan ekonomi baru di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Menurut Hendri, langkah tersebut diperlukan agar pemerintah daerah tidak hanya bergantung pada transfer dana dari pemerintah pusat.

Penulis :
Gerry Eka