Sumatera Selatan Perkuat Kualitas Belanja dan PAD untuk Hadapi Penyesuaian Transfer Daerah pada APBD 2027

Pantau - Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan memperkuat kualitas belanja dan mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD) dalam penyusunan APBD 2027 guna menjaga kesinambungan pembangunan dan pelayanan publik di tengah rencana penyesuaian transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat.

Pemprov Siapkan Penyesuaian Fiskal

Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru mengatakan pemerintah daerah mulai mengkaji dampak rencana penyesuaian TKD terhadap kapasitas fiskal dan pelaksanaan program pembangunan.

Ia mengungkapkan, "Kalau dalam kaitan dengan RPJMD, kami membangun infrastruktur. Kalau pendapatan kurang, bagaimana kami mengeksekusi perencanaan RPJMD. Tapi kami tidak boleh mengeluh. Infrastruktur akan kami optimalkan pada pos pemeliharaan, jadi jangan dulu berencana membangun yang memang tidak mendesak."

Menurut Herman, pemerintah provinsi bersama organisasi perangkat daerah akan membahas langkah penyesuaian agar penggunaan anggaran tetap efektif dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

Ia mengungkapkan, "Kami masih diskusikan dahulu apa jalan keluarnya. Nanti akan dibahas bersama Pak Sekda."

PAD Dioptimalkan untuk Jaga Kapasitas Fiskal

Sekretaris Daerah Sumatera Selatan Edward Candra mengatakan postur APBD 2027 akan disesuaikan apabila pemerintah pusat menerapkan kebijakan penurunan dana transfer.

Ia mengungkapkan, "Kualitas belanja tetap kita perhatikan, pelayanan kepada masyarakat tetap yang utama. Kemudian visi dan misi kepala daerah akan tetap dikawal."

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan juga akan mengoptimalkan PAD guna memperluas kapasitas fiskal dan mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer pemerintah pusat.

Edward menyebut alokasi dana transfer yang diterima Sumatera Selatan pada 2026 turun sekitar Rp1,8 triliun dibandingkan tahun sebelumnya, dari sekitar Rp5 triliun menjadi kisaran Rp3 triliun.

Ia mengungkapkan, "Untuk proyeksi 2027 kita belum tahu. Kita berharap ada kebijakan atau kabar baik untuk pemerintah daerah."

Edward menambahkan, "Kalau pendapatan kurang, kita akan coba rasionalisasi lagi untuk pengurangan. Tapi intinya pelayanan publik kepada masyarakat harus tetap berjalan. Untuk 2027 kita masih menunggu peraturan Menteri Keuangan."