BRIN Dorong Pemanfaatan GIS untuk Perkuat Kebijakan Publik Berbasis Bukti

Pantau - Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mendorong implementasi Geographic Information System (GIS) dalam perumusan kebijakan publik berbasis bukti melalui pemanfaatan data spasial yang terukur dan akuntabel di era transformasi digital.

GIS Dinilai Tingkatkan Ketepatan Perencanaan Pembangunan

Kepala Organisasi Riset Tata Kelola Pemerintahan, Ekonomi, dan Kesejahteraan Masyarakat (OR TKPEKM) BRIN Agus Eko Nugroho mengatakan pemanfaatan GIS menjadi penting agar pengambil kebijakan mampu memetakan berbagai persoalan wilayah secara lebih presisi.

“GIS harus dimaknai sebagai peluang untuk menjembatani tensi antara aspek sosial dan ekonomi dalam perencanaan pembangunan sehingga kebijakan publik mampu memanfaatkan data dan teknologi secara optimal,” ungkap Agus.

Menurutnya, data spasial dapat membantu pemerintah menentukan lokasi prioritas layanan publik hingga menyusun strategi mitigasi ketimpangan ekonomi secara lebih tepat sasaran.

Peneliti Pusat Riset Kebijakan Publik (PRKP) BRIN Adib Ahmad Kurnia menambahkan analisis spasial mampu memberikan gambaran yang tidak dapat diperoleh dari data statistik konvensional.

“Analisis spasial mampu menggambarkan secara visual bagaimana proses ketimpangan ekonomi wilayah terjadi, termasuk proses suburbanisasi dan industrialisasi sehingga intervensi kebijakan tidak lagi bersifat spasial blind atau buta terhadap lokasi,” ujarnya.

Riset BRIN Tunjukkan GIS Dukung Kebijakan yang Akuntabel

Peneliti PRKP BRIN Rahmat Husein Andri Ansyah turut memaparkan hasil penelitian bertajuk “Site Suitability Analysis for Accessible Public Service in Urban Area Case Study: CBHC in the City of Boston” yang menggabungkan GIS dengan multi-criteria decision modeling.

Menurut Andri, pendekatan tersebut mampu menghasilkan rekomendasi kebijakan yang berbasis bukti sekaligus terukur dan akuntabel.

“Dengan pendekatan ini, kita bisa memastikan pembangunan fasilitas publik benar-benar memberikan keadilan sosial bagi kelompok rentan yang sering tertinggal dalam pembangunan urban,” katanya.

BRIN berharap pemanfaatan GIS semakin luas diterapkan dalam penyusunan kebijakan publik sehingga proses perencanaan pembangunan menjadi lebih efektif, akurat, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.