
Pantau - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan pemerintah tetap berkomitmen memenuhi amanat Undang-Undang Dasar 1945 untuk mengalokasikan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN dan APBD guna memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.
Pernyataan tersebut disampaikan Purbaya saat menanggapi pandangan sejumlah fraksi DPR RI terkait pelaksanaan alokasi wajib atau mandatory spending anggaran pendidikan dalam Rapat Paripurna DPR RI.
Ia mengungkapkan, "Pemerintah menyatakan sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945, negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN serta APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional."
Realisasi Anggaran Terus Didorong
Purbaya mengatakan alokasi anggaran pendidikan setiap tahun telah ditetapkan dalam Undang-Undang APBN sebesar 20 persen.
Ia menjelaskan penyaluran anggaran pendidikan dilakukan melalui tiga pilar, yakni belanja pemerintah pusat, transfer ke daerah (TKD), dan pembiayaan pendidikan.
Menurut Purbaya, pemerintah terus mengoptimalkan realisasi anggaran pendidikan dari tahun ke tahun.
Pada 2025, realisasi anggaran pendidikan tercatat sebesar 19,1 persen dari realisasi belanja negara.
Capaian tersebut masih berada sedikit di bawah target alokasi sebesar 20 persen.
Ia mengungkapkan, "Dalam pelaksanaan kadang-kadang ada kendala sana sini kan. Bisa aja unit, departemen yang menjalankan kebijakan yang enggak siap. Tapi yang penting meningkat terus dari tahun ke tahun dan sudah mendekati 20 persen. Dan tahun ini akan kita dorong betul-betul lebih dari 20 persen."
Purbaya menjelaskan salah satu penyebab realisasi anggaran pendidikan belum mencapai target adalah perubahan total belanja negara selama tahun anggaran berjalan.
Perubahan total belanja negara tersebut menyebabkan porsi anggaran pendidikan ikut bergeser sehingga pemerintah harus menyesuaikan kembali alokasinya agar tetap memenuhi ketentuan minimal 20 persen.
Ia menambahkan penyesuaian program-program pendidikan membutuhkan waktu sehingga tidak selalu dapat dilakukan secara langsung.
Program Pendidikan Disiapkan
Purbaya optimistis target alokasi anggaran pendidikan sebesar 20 persen dapat dicapai pada 2026 bahkan melampaui target tersebut.
Pemerintah telah menyiapkan sejumlah program pendidikan yang membutuhkan anggaran besar, antara lain pembangunan Sekolah Rakyat, pembangunan sekolah terintegrasi, perbaikan sekolah, program panel untuk sekolah-sekolah di seluruh Indonesia, serta pengadaan panel digital.
Pemerintah juga akan memperkuat Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) melalui penambahan modal.
Penambahan modal LPDP pada tahun ini disebut mencapai Rp25 triliun.
Ia menjelaskan, “Kita bikin sekolah rakyat, sekolah terintegrasi, perbaikan sekolah dan lain-lain itu cukup besar. Nanti ada program lain, panel untuk sekolah-sekolah di seluruh Indonesia, panel digital, itu cukup banyak biayanya. Saya pikir kita akan perkuat juga LPDP dengan tambah modal, kalau enggak salah tahun ini kita tambah Rp25 triliun. Jadi alokasi untuk pendidikan akan dipastikan mencapai 20 persen.”
- Penulis :
- Arian Mesa





