Pantau - Backlog anggaran sektor perhubungan mencapai sekitar Rp26 triliun. Dari total kebutuhan, realisasi program perkeretaapian baru terpenuhi sekitar 58 persen.
Di saat yang sama, percepatan penanganan perlintasan sebidang belum terlihat sebagai prioritas.
Anggota Komisi V DPR RI Edi Purwanto menilai kondisi ini menunjukkan belum sinkronnya arahan Presiden Prabowo Subianto dengan pelaksanaan di lapangan.
Legislator Fraksi PDI Perjuangan dari daerah pemilihan Jambi itu menyebut instruksi terkait keselamatan perkeretaapian belum tercermin dalam kebijakan kementerian.
“Presiden sudah beberapa kali memberikan direktif, tetapi kami melihat penanganan perlintasan sebidang kok tidak ada. Harusnya ini menjadi prioritas karena menyangkut keselamatan masyarakat,” ujar Edi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/7/2026).
Ia mengingatkan, arahan Presiden Prabowo mencakup percepatan pembangunan flyover dan underpass dengan dukungan anggaran sekitar Rp4 triliun pascakecelakaan di Bekasi. Namun, program tersebut belum tampak sebagai fokus utama.
“Jangan sampai Presiden sering memberikan arahan, tetapi kabinetnya tidak merespons secara positif. Kalau sudah menjadi direktif Presiden, semestinya itu segera dilaksanakan,” tegas eks Ketua DPRD Jambi tersebut.
Sorotan Edi meluas ke lambannya implementasi kebijakan lain. Ia menyinggung belum jelasnya regulasi turunan tarif ojek online (ojol) sebagai contoh ketidaksinkronan kebijakan.
“Ini menunjukkan respons kebijakan yang belum sejalan. Arahan sudah ada, tapi implementasi di lapangan belum terlihat,” ungkapnya.
Edi bilang, keterlambatan anggaran dinilai berdampak langsung pada program keselamatan. Modernisasi persinyalan, pembangunan jalur tak sebidang, hingga peningkatan layanan publik pun ikut tertahan.
“Kalau kebutuhan anggaran tidak terpenuhi, program strategis tidak bisa berjalan optimal. Ini berisiko langsung pada keselamatan transportasi,” kata Edi.
Di sisi lain, kondisi kereta komuter Jabodetabek ikut disorot. Kepadatan penumpang dinilai telah memasuki fase mengkhawatirkan dan berpotensi memicu risiko baru.
“Kereta api di Jabodetabek sudah sangat kronis. Penumpangnya berdesakan, sementara ada larangan bersandar di pintu atau dinding. Ini harus dimitigasi sebelum menimbulkan persoalan keselamatan baru,” tutur legislator dapil Jambi itu.
Sebagai solusi, Edi mendorong evaluasi tata kelola perkeretaapian. Integrasi pengelolaan dinilai dapat mempercepat pengambilan keputusan sekaligus meningkatkan standar keselamatan.
“Yang paling penting bukan siapa yang mengelola, tetapi bagaimana pelayanan semakin baik dan keselamatan benar-benar menjadi prioritas,” ujarnya.
Komisi V DPR RI, sambung Edi, akan terus menjalankan fungsi pengawasan. Konsistensi pelaksanaan arahan Presiden menjadi titik tekan dalam pembahasan ke depan.
“Kalau arahan Presiden tidak dijalankan, yang kasihan bukan hanya Presiden, tetapi juga rakyat yang menunggu realisasi janji pemerintah. Karena itu kami akan terus mendorong agar kementerian memiliki tanggung jawab terhadap persoalan bangsa, terutama yang menyangkut keselamatan masyarakat,” pungkasnya.
- Penulis :
- Khalied Malvino
