Pansus RUU Daerah Kepulauan Soroti Kemiskinan Meranti dan Maraknya Pekerja Ilegal ke Malaysia

Pantau - Anggota Panitia Khusus (Pansus) RUU Daerah Kepulauan Hendry Munief menyoroti persoalan kesejahteraan di Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau, serta mendorong Kementerian Pertahanan (Kemenhan) dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) merumuskan solusi bagi wilayah perbatasan tersebut.

Kemiskinan Dinilai Berdampak pada Keamanan Perbatasan

Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Kemenhan dan KKP, Hendry mengungkapkan masih banyak warga Kepulauan Meranti yang bekerja ke Malaysia tanpa visa kerja akibat keterbatasan ekonomi.

Ia mengungkapkan, "Daerah Kepulauan ini erat kaitannya dengan pertahanan negara. Namun masih banyak daerah Kepulauan tersebut yang belum sejahtera."

Menurut Hendry, daerah kepulauan memiliki peran strategis dalam menjaga pertahanan negara, namun masih banyak wilayah yang tertinggal sehingga berpotensi menimbulkan kerawanan di kawasan perbatasan.

Ia mencontohkan Kabupaten Kepulauan Meranti yang berbatasan langsung dengan Malaysia dan Singapura, tetapi masih masuk kategori miskin ekstrem meski memiliki potensi sumber daya alam yang besar.

Hendry menilai kondisi tersebut mendorong ribuan warga memilih bekerja secara ilegal ke Malaysia karena kurangnya peluang ekonomi di daerah.

Pansus Dorong Solusi Komprehensif

Hendry menyatakan fenomena pekerja ilegal menjadi indikator bahwa negara belum optimal meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus mengelola potensi ekonomi wilayah kepulauan.

Ia menegaskan, "Kondisi ini pertanda negara belum mampu mensejahterakan masyarakatnya. Belum mampu menggali potensi daerah."

Hendry berharap Kemenhan dan KKP dapat menghadirkan solusi konkret yang tidak hanya memperkuat aspek pertahanan, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah perbatasan.

Ia mengatakan, "Kami berharap Kementerian Pertahanan dan Kementerian Kelautan dan perikanan dapat mencarikan solusi atas berbagai persoalan daerah seperti Kepulauan Meranti ini. Ini terkait pertahanan dan keamanan negara, namun ada kesenjangan ekonomi yang harus dicarikan solusinya."

RDP tersebut membahas penajaman materi RUU Daerah Kepulauan yang diharapkan melahirkan kebijakan strategis untuk memperkuat pertahanan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah kepulauan dan perbatasan.