Pantau - Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menargetkan peningkatan rasio kewirausahaan nasional menjadi 3,6 persen pada 2029 melalui penguatan ekosistem kewirausahaan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk perguruan tinggi, sebagai upaya mencetak lebih banyak wirausaha muda.
Rencana tersebut menjadi bagian dari implementasi Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2026 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional yang menjadi pedoman pembangunan ekosistem kewirausahaan secara kolaboratif.
Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian UMKM Riza Damanik menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers di Jakarta, Senin, setelah sebelumnya memaparkan kebijakan itu pada kegiatan Wirausaha Muda Mahasiswa (Wibawa) Grow Day 2026 di Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta, Jawa Tengah, Sabtu (18/7/2026).
Riza mengungkapkan, "Kebijakan besar ini diarahkan untuk mempercepat peningkatan rasio kewirausahaan nasional menjadi 3,6 persen pada tahun 2029 dan mencapai target optimistis 8 persen pada tahun 2045."
Peran Perguruan Tinggi dalam Pengembangan Kewirausahaan
Riza menyatakan pengembangan kewirausahaan tidak dapat dilakukan hanya oleh pemerintah.
Menurutnya, kolaborasi perlu melibatkan kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, perguruan tinggi, dunia usaha, komunitas, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya.
Riza menegaskan, "Perguruan tinggi tidak cukup hanya menghasilkan lulusan yang siap bekerja. Kampus juga harus menjadi tempat lahirnya inovator, pengusaha, dan pencipta lapangan kerja."
Ia menjelaskan tidak semua lulusan harus menjadi pengusaha.
Namun, setiap lulusan dinilai perlu memiliki pola pikir kewirausahaan yang mencakup kemampuan peka melihat persoalan, berani mengambil risiko secara terukur, menghadirkan solusi, serta menciptakan nilai bagi masyarakat.
Program Penguatan Wirausaha Muda
Untuk mendukung target tersebut, Kementerian UMKM menyelenggarakan Program Kolaboratif PRO-KESRA Produktif melalui kegiatan Wibawa Grow Day 2026.
Program itu bertujuan memperkuat kapasitas wirausaha muda agar menjadi pelaku usaha yang produktif, inovatif, dan memiliki daya saing.
Kementerian UMKM juga mengintegrasikan pembinaan melalui platform SAPA UMKM yang dirancang menjangkau sekitar 57 juta pelaku UMKM di Indonesia.
Melalui platform tersebut, pelaku UMKM dapat mengakses layanan pembiayaan, sertifikasi, perizinan berusaha, pelatihan, serta informasi pengembangan usaha.
Pemerintah juga memperkuat peran 754 lembaga inkubator bisnis di berbagai daerah untuk mendampingi calon wirausaha, startup, dan UMKM agar mampu mengembangkan usaha yang lebih inovatif dan berdaya saing.
Riza berharap sinergi antara pemerintah dan perguruan tinggi melalui program tersebut dapat menjadi inspirasi bagi kampus lain di Indonesia untuk melahirkan lebih banyak wirausaha muda yang tangguh, inovatif, berdaya saing, dan mampu menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi nasional.
- Penulis :
- Leon Weldrick
