Pantau - Badan Pangan Nasional (Bapanas) mengajak seluruh pemerintah daerah (Pemda) memperkuat sinergi dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan melalui pemantauan intensif terhadap perkembangan harga, stok, distribusi, dan kondisi produsen di masing-masing wilayah.
Ajakan tersebut disampaikan Direktur Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan Bapanas Hermawan dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri di Jakarta.
Bapanas Minta Pemda Aktif Pantau Harga dan Distribusi
Hermawan mengungkapkan, "Penguatan koordinasi menjadi faktor penting untuk memastikan keseimbangan harga di seluruh rantai pasok sekaligus menjaga inflasi pangan tetap terkendali."
Menurutnya, pemerintah daerah menjadi garda terdepan dalam mendeteksi potensi gejolak harga maupun pasokan pangan sehingga pemantauan yang rutin dan akurat dapat mempercepat langkah stabilisasi.
Ia mengatakan, "Pengendalian inflasi tidak hanya dilakukan ketika harga terlalu tinggi di tingkat konsumen, tetapi pemerintah juga harus hadir ketika harga di tingkat produsen jatuh terlalu rendah."
Hermawan menegaskan pemerintah daerah perlu memastikan kelancaran distribusi logistik, memperkuat pengawasan bersama Satgas Pangan, serta menyampaikan data harga dan pasokan secara cepat sebagai dasar penentuan kebijakan.
Ia menambahkan, "Segera lakukan intervensi apabila harga berada di bawah HPP atau HAP di tingkat produsen maupun di atas HET atau HAP di tingkat konsumen."
Pemerintah Perluas Program Stabilisasi Pangan
Kepala Bapanas sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan stabilitas pangan harus diwujudkan dengan menjaga keseimbangan kepentingan seluruh pelaku dalam rantai pasok.
Amran mengungkapkan, "Yang nomor satu adalah stabilisasi pasokan dan harga. Jadi sekarang ini beras kita aman, jagung aman, gula konsumsi aman, bawang aman, telur, daging, ini semua aman. Sekarang (tinggal) bagaimana menjaga stabilisasi harga."
Sebagai upaya pengendalian harga, Bapanas bersama pemerintah daerah, BUMN pangan, dan pemangku kepentingan terus memperluas pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) yang hingga pertengahan Juli 2026 telah menjangkau seluruh 38 provinsi dan 447 kabupaten/kota.
Pemerintah juga mengoptimalkan Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP) dengan merealisasikan distribusi 159.916 kilogram komoditas pangan antardaerah, termasuk 5.040 kilogram telur dari Blitar ke Bekasi.
Selain itu, penyaluran beras Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) telah mencapai 493 ribu ton atau 59,57 persen dari target 828 ribu ton, sedangkan penyaluran SPHP Jagung mencapai 84.172 ton atau 39,48 persen dari pagu 213.200 ton.
Pemerintah turut mengoptimalkan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) melalui bantuan pangan beras kepada 33,2 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) untuk periode Juli hingga September 2026 sebagai bagian dari stimulus ekonomi dan penguatan ketahanan pangan nasional.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
