HOME  ⁄  Ekonomi

Pansus DPRD DKI Dorong Pengawasan Parkir Berbasis AI untuk Cegah Kebocoran PAD

Oleh Aditya Yohan
SHARE   :

Pansus DPRD DKI Dorong Pengawasan Parkir Berbasis AI untuk Cegah Kebocoran PAD
Foto: (Sumber :Ketua Pansus Perparkiran DPRD DKI Jakarta Jupiter memberi keterangan di Jakarta, Selasa (6/5/2025). ANTARA/Khaerul Izan.)

Pantau - Panitia Khusus (Pansus) Tata Kelola Perparkiran DPRD DKI Jakarta mendorong Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperkuat sistem pengawasan parkir berbasis kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) guna mencegah potensi kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Ketua Pansus Tata Kelola Perparkiran DPRD DKI Jakarta Jupiter mengatakan digitalisasi pembayaran parkir merupakan langkah positif, namun masih perlu didukung sistem pengawasan yang terintegrasi.

Jupiter mengungkapkan, “Kami apresiasi langkah Dinas Perhubungan yang telah mulai menerapkan sistem pembayaran parkir secara digital. Tapi, itu belum cukup.”

Sistem Terintegrasi untuk Tingkatkan Transparansi

Pansus mendorong pembangunan ekosistem perparkiran yang mengintegrasikan data perizinan, operasional parkir, transaksi elektronik, CCTV, Electronic Automatic Identification (EAI), hingga pengawasan berbasis AI dalam satu sistem.

Jupiter mengatakan, “Teknologi harus menjadi instrumen untuk memastikan tidak ada lagi kebocoran pendapatan daerah serta menghadirkan pelayanan parkir yang modern, tertib, dan terpercaya bagi masyarakat.”

Menurutnya, sistem yang terintegrasi akan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta kualitas pelayanan publik.

AI Pantau Transaksi dan Okupansi Parkir

Jupiter menjelaskan penerapan CCTV yang terhubung dengan teknologi AI memungkinkan pemerintah menghitung jumlah kendaraan yang masuk dan keluar secara otomatis.

Data tersebut dapat dicocokkan secara real time dengan transaksi pembayaran elektronik sehingga potensi penyimpangan dapat segera terdeteksi.

Ia mengungkapkan, “Teknologi AI akan membantu pemerintah memantau tingkat okupansi parkir secara otomatis.”

Jupiter juga menilai mekanisme pembayaran digital yang masih bergantung pada inisiatif juru parkir membuka peluang terjadinya transaksi tunai di luar sistem.

Ia mengatakan, “Selama masih ada ruang untuk transaksi di luar sistem, maka potensi kebocoran pendapatan daerah tetap ada. Karena itu, kita harus membangun sistem yang mampu meminimalkan ketergantungan pada faktor manusia dan memperkuat pengawasan berbasis teknologi.”

Penulis :
Aditya Yohan