Pantau - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan kebijakan fiskal diarahkan untuk menciptakan pusat pertumbuhan sekaligus membuka peluang ekonomi baru di kawasan transmigrasi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan yang inklusif.
Kemenkeu Dorong Pertumbuhan Inklusif di Kawasan Transmigrasi
Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu Ferry Ardiyanto mengatakan manfaat pembangunan harus dapat dirasakan langsung oleh masyarakat melalui penyediaan infrastruktur, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta penguatan keterkaitan ekonomi daerah.
“Kita tidak hanya ingin membangun new center of growth di wilayah transmigrasi, tetapi juga new center of opportunities,” ungkap Ferry dalam pembekalan Tim Ekspedisi Patriot 2026 di Jakarta, Rabu (29/7/2026).
Ia menegaskan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan tidak harus menjadi dua tujuan yang saling bertentangan.
“Untuk kawasan transmigrasi, target kita kebijakan fiskal bukan sekadar menciptakan growth poles, tetapi inclusive growth poles yang memberi manfaat langsung kepada masyarakat,” ujarnya.
Kebijakan fiskal di kawasan transmigrasi difokuskan pada tiga aspek utama, yaitu penguatan konektivitas, peningkatan kapasitas masyarakat, dan pengembangan keterkaitan ekonomi daerah.
APBN menjadi instrumen utama untuk membangun infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, dan hunian, sekaligus mendukung layanan pendidikan, kesehatan, pelatihan, pengembangan UMKM, serta akses pembiayaan.
APBN Jadi Instrumen Jaga Pertumbuhan dan Stabilitas
Ferry mengatakan kebijakan fiskal juga diarahkan agar investasi mampu menciptakan lapangan kerja, melibatkan tenaga kerja lokal, petani, UMKM, serta memperkuat rantai pasok daerah.
Menurutnya, pemberian insentif fiskal akan didasarkan pada hasil yang dicapai, bukan hanya besarnya nilai investasi.
“Pertumbuhan dan pemerataan tidak harus menjadi suatu pilihan yang saling mengorbankan. Tantangan kebijakan fiskal adalah memastikan pertumbuhan sekaligus memperluas kesempatan dan mengurangi kesenjangan ekonomi,” katanya.
Ia menambahkan APBN berperan sebagai peredam gejolak ekonomi, penggerak pembangunan, dan instrumen perlindungan masyarakat di tengah ketidakpastian global melalui subsidi energi, stabilisasi harga pangan, serta program perlindungan sosial.
Pemerintah juga menyiapkan berbagai stimulus ekonomi, termasuk program vokasi dan magang yang dijadwalkan mulai berjalan pada semester II 2026.
Ferry menyebut strategi ekonomi dan fiskal 2027 mengusung tema “Ekonomi Tumbuh Lebih Tinggi, Sejahtera Lebih Cepat” dengan dukungan kebijakan fiskal yang disiplin dan berkelanjutan, kebijakan moneter yang menjaga stabilitas, serta investasi pada sektor pangan, energi, hilirisasi, dan industrialisasi.
Ia menambahkan fundamental ekonomi Indonesia tetap terjaga dengan pertumbuhan ekonomi triwulan I 2026 sebesar 5,61 persen secara tahunan, inflasi Juni 2026 sebesar 3,34 persen, serta aliran modal masuk yang mencapai Rp115 triliun hingga 27 Juli 2026.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
