Pantau - Komisi II DPR RI akan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Menteri Dalam Negeri serta para kepala daerah se-Indonesia pada 30 Juli 2026 untuk membahas reformulasi kebijakan fiskal daerah meski masih dalam masa reses.
Reformulasi Transfer Keuangan Daerah Jadi Agenda Utama
Ketua Komisi II DPR RI M. Rifqinizamy Karsayuda mengatakan pembahasan akan difokuskan pada reformulasi Transfer Keuangan Daerah (TKD) melalui klasterisasi daerah berdasarkan tingkat kemandirian fiskal.
Ia mengungkapkan, "Daerah yang masuk kategori sangat urgen dan urgen dinilai memerlukan relaksasi kebijakan TKD."
Komisi II juga akan mengkaji reformulasi kebijakan mengenai upah pungut, pajak, dan retribusi daerah serta berbagai instrumen lain yang dinilai dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Menurut Rifqinizamy, peningkatan aktivitas ekonomi di daerah akan memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
Bahas Dukungan Pembiayaan Gaji PPPK
Komisi II turut menyoroti besarnya beban belanja pegawai di pemerintah daerah, terutama untuk pembayaran gaji aparatur sipil negara Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang bersumber dari APBD.
Berdasarkan hasil asesmen, sekitar 39 kabupaten dan kota diperkirakan memerlukan dukungan pembiayaan dari APBN.
Rifqinizamy mengatakan, "Seperti apa model dukungannya, apakah melalui penambahan Transfer Keuangan Daerah, perluasan atau penambahan Dana Alokasi Umum (DAU) sebagai sumber pembiayaan gaji PPPK daerah, akan kami bahas dan formulasikan dalam RDP dan RDPU."
Ia menegaskan seluruh pembahasan tersebut bertujuan memastikan hubungan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah tetap berjalan optimal di tengah tekanan ekonomi global sehingga pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat dapat terus ditingkatkan.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
