Pantau - Pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyalurkan dana transfer ke daerah (TKD) untuk Provinsi Bali sebesar Rp5,61 triliun selama semester I-2026 atau turun 7,06 persen dibandingkan periode yang sama pada 2025 yang mencapai Rp6,04 triliun.
Tiga Pos Anggaran Turun Signifikan
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Supendi mengatakan, "Penurunan itu karena pagu alokasi tahun ini lebih rendah dari tahun lalu."
Ia menjelaskan bahwa dari lima pos anggaran TKD, tiga pos mengalami penurunan yang cukup signifikan, yakni di atas 50 persen.
Dana Bagi Hasil (DBH) yang telah ditransfer mencapai Rp96,55 miliar atau turun 63,95 persen dibandingkan semester I-2025 yang mencapai Rp267,80 miliar.
Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik telah terealisasi sebesar Rp5,24 miliar atau turun 62,97 persen dibandingkan periode yang sama pada 2025 sebesar Rp14,15 miliar.
Dana Desa yang telah disalurkan mencapai Rp203,16 miliar atau turun 51,76 persen dibandingkan semester I-2025 yang mencapai Rp421,12 miliar.
Selama Januari hingga Juni 2026, Dana Desa telah disalurkan dalam dua tahap.
Tahap pertama Dana Desa sebesar Rp121,69 miliar disalurkan kepada 636 desa.
Tahap kedua Dana Desa sebesar Rp81,47 miliar disalurkan kepada 554 desa.
DAU dan DAK Non Fisik Meningkat
Di sisi lain, Dana Alokasi Umum (DAU) Block Grant mencapai Rp3,97 triliun atau meningkat 0,51 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik mencapai Rp1,34 triliun atau meningkat 5,37 persen dibandingkan semester I-2025.
Sepanjang 2026, pemerintah pusat tidak menetapkan pagu untuk insentif fiskal.
Kondisi tersebut berbeda dengan semester I-2025 ketika insentif fiskal masih disalurkan sebesar Rp116,88 miliar.
Sebelumnya, pemerintah menetapkan pagu TKD nasional pada 2026 sebesar Rp693 triliun.
Pagu TKD nasional tahun 2026 lebih rendah dibandingkan pagu tahun 2025 yang mencapai Rp848,52 triliun.
Meski penyaluran TKD ke Bali menurun, belanja pemerintah pusat di Bali selama semester I-2026 hampir mencapai Rp5 triliun.
Belanja pemerintah pusat di Bali tersebut meningkat 20,97 persen dibandingkan periode yang sama pada 2025.
- Penulis :
- Leon Weldrick
